PPKM Mesti Kedepankan Sinergi Pemerintah Bersama Masyarakat 

 PPKM Mesti Kedepankan Sinergi Pemerintah Bersama Masyarakat 

Foto/ istimewa – Mariana Wandhira.

Denpasar, Balikonten.com – Pemerintah pusat telah merilis rencana Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di Bali, kebijakan itu berlaku di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang dijadwalkan selama dua pekan sejak 11 Januari, besok.
Munculnya rencana ini memicu polemik di tengah masyarakat.
Dicemaskan jika kegiatan kembali dibatasi, akan berdampak kepada anjloknya ekonomi di Kota Denpasar yang saat ini mulai bergerak.
Wakil Ketua I DPRD Kota Denpasar, Wayan Mariana Wandhira mengaku sangat merasakan kecemasan masyarakat itu. Dia menilai situasi ini seperti buah simalakama.
“Rencana ini tentu telah melalui kajian yang jelas oleh pemerintah pusat. Ini seperti buah simalakama. Kalau kita mengutamakan ekonomi, kesehatan masyarakat yang jadi masalah. Begitu juga sebaliknya,” ujarnya saat diwawancarai belum lama ini.
Dalam hal ini, dia mengajak semua pihak bersinergi untuk mengendalikan pandemi. Ketika petunjuk pelaksanaan PPKM ini dirilis pemerintah pusat, dia berharap Pemerintah Kota Denpasar harus memahami koridor PPKM.
Pemkot juga harus memetakan pelaksanaan, pendanaan dan dampak-dampak ikutan dari PPKM tersebut. Salah satunya menjaga keterpenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Begitu pula masyarakat, di tengah pembatasan aktifitas juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam beraktifitas.
“Apapun pandangan kita, virus ini sudah beredar. Bahkan ada saudara kita yang menjadi korban jiwa. Jadi mari saling bersinergi dalam menangani pandemi,” ungkap pria asal Desa Sanur Kauh ini.
Pesan tersebut juga telah dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar belum lama ini. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan agar PPKM itu diawasi oleh unsur aparat pemerintah. Bukan dilimpahkan kepada desa adat dan menggerakkan Pecalang.
Apabila pengawasan PPKM dilakukan berbasis desa adat, dia menilai regulasinya akan berbeda antara desa adat satu dengan lainnya. Sedangkan apabila pengawasan dilakukan instansi pemerintah, maka regulasinya jelas dan berlaku merata. “Dengan begitu, pengawasan dapat berlangsung optimal,” tutupnya. (801).

 

BACA JUGA:  DPMPTSP Badung Gelar FGD Pengisian Jafung Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal

IKUTI KAMI DI GOOGLE NEWS UNTUK INFORMASI LEBIH UPDATE

error: Content is protected !!