Babak Baru! Trump Mulai Mainkan Bola Panas ke RI, Begini Strategi Presiden Prabowo
Presiden ke-8 Prabowo Subianto/ balikonten
JAKARTA, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia, keputusan yang mengejutkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini datang lebih cepat dari jadwal yang diantisipasi, yakni pada 9 Juli 2025, meskipun Indonesia telah berupaya keras melalui negosiasi selama tiga bulan dengan Washington. Langkah ini memicu respons cepat dari Jakarta untuk merancang strategi baru guna menghadapi kebijakan perdagangan AS tersebut.
Sehari sebelum pengumuman tarif, Indonesia berhasil menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan AS. Kesepakatan ini mencakup komitmen impor senilai US$34 miliar, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan bilateral. Namun, keputusan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump tetap berjalan, menimbulkan kejutan di kalangan pejabat Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan keterkejutannya atas pengumuman yang lebih awal dari jadwal tersebut. “Keputusan ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh dinamika global ketimbang pertimbangan spesifik terhadap Indonesia,” ujar Haryo di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025). Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 ini belum final, sehingga masih ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut.
“Perundingan akan terus berjalan. Kami akan menekankan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dalam perdagangan global, dengan harapan mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan,” tambah Haryo, menegaskan posisi Indonesia dalam mencari solusi diplomatik.
Langkah Strategis Pemerintah Indonesia
Untuk merespons kebijakan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi AS, termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer. Pertemuan ini direncanakan berlangsung dalam satu hingga tiga hari ke depan, meskipun jadwal pastinya masih menyesuaikan dengan agenda Airlangga yang mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke Brussel, Belgia.
“Tim negosiasi Indonesia sudah berada di AS selama seminggu dan telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Washington,” jelas Haryo. Ia juga menyebutkan bahwa pejabat AS memiliki agenda padat karena banyak negara lain juga meminta waktu untuk berdiskusi terkait kebijakan serupa.
MoU sebagai Kunci Diplomasi Ekonomi
Kesepakatan MoU yang diteken pada 7 Juli 2025 menjadi salah satu upaya Indonesia untuk mempermanis hubungan perdagangan dengan AS. Nilai komitmen impor sebesar US$34 miliar ini jauh melebihi defisit perdagangan Indonesia-AS, yang berkisar antara US$18 miliar hingga US$19 miliar, yang menjadi alasan utama pengenaan tarif 32% oleh Trump.
Haryo menjelaskan bahwa MoU ini melibatkan perusahaan swasta dan BUMN Indonesia, seperti PT Pertamina (Persero), PT Busana Apparel Group (mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia), FKS Group, Sorini Agro Asia Corporindo (anggota Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung Indonesia), dan Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia. “MoU ini adalah dorongan pemerintah untuk memperkuat kerja sama business-to-business. Meski tarif diberlakukan, kesepakatan ini tetap berjalan dan menjadi bukti komitmen Indonesia,” ujar Haryo.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan MoU selanjutnya diserahkan kepada pihak swasta, tanpa merinci detail kesepakatan bisnis yang telah disepakati.
Reformasi Regulasi untuk Tarik Investasi
Selain negosiasi, pemerintah Indonesia juga berfokus pada reformasi domestik untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional. Haryo mengakui bahwa Indonesia belum memiliki langkah konkret seperti Vietnam, yang telah melakukan reformasi struktural untuk mempermudah perdagangan dan investasi. Namun, Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti sistem perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS) dan Peraturan Pemerintah (PP) 28 tentang insentif investasi.
“Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk AS, tetapi juga untuk mempermudah iklim investasi secara umum. Kami juga memiliki tim deregulasi untuk mengatasi hambatan non-tarif, seperti regulasi dan perizinan,” jelas Haryo. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Sebagai perbandingan, Vietnam telah berhasil menekan hambatan perdagangan melalui reformasi birokrasi dan kebijakan domestik yang agresif, yang menjadi contoh bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa.
Dengan negosiasi yang masih terbuka dan strategi yang sedang dirancang, pemerintah Indonesia optimistis dapat mencapai kesepakatan tarif yang lebih baik, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra dagang strategis di kancah internasional.
***
