Coretax DJP 2025 Catat Kinerja Positif: Transaksi Meningkat, Sistem Kian Stabil

JAKARTA , BALIKONTEN.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali merilis laporan kinerja terbaru sistem administrasi perpajakan digital mereka, Coretax DJP, hingga 20 April 2025. Sistem yang menjadi tulang punggung digitalisasi pajak nasional ini menunjukkan performa yang kian solid meski sempat menghadapi tantangan teknis di sejumlah fitur utama.

Sistem Pajak Digital Makin Andal, Meski Sempat “Tersendat”

Sepanjang periode 24 Maret hingga 20 April 2025, Coretax DJP tercatat tampil stabil dalam mendukung proses administrasi perpajakan. Proses login pengguna berlangsung mulus dengan waktu respons rata-rata di bawah 0,1 detik. Namun, sempat terjadi lonjakan latensi yang cukup signifikan pada beberapa fitur vital seperti SPT Masa dan Bukti Potong.

• Pada 27 Maret, fitur SPT Masa mencatat latensi hingga 30,1 detik. Beruntung, optimalisasi cepat membuat waktu tersebut turun drastis menjadi hanya 1,18 milidetik pada 19 April.

  Baca juga:

  • Pelindo Dorong UMKM Mendunia Lewat Pameran SME’s HUB di KTT ASEAN 2023

• Sementara itu, fitur Bukti Potong sempat mencapai 51,90 detik pada 15 April, namun kembali normal dengan catatan latensi hanya 0,197 detik pada 20 April.

Lonjakan Transaksi Coretax 2025: Volume Data Tembus Ratusan Juta

Tingginya aktivitas pelaporan dan administrasi perpajakan melalui Coretax DJP terlihat dari jumlah data yang berhasil diproses hingga pertengahan April 2025:

• Faktur Pajak: 198,8 juta dokumen,

  Baca juga:

  • Waspada Penipuan Jasa Keuangan Ilegal, ARW Ajak Masyarakat Cerdas Berinvestasi, OJK Ingatkan Legal dan Logis 

• Bukti Potong PPh: 70,6 juta dokumen,

• SPT Masa PPN dan PPnBM: 933 ribu laporan,

• SPT Masa PPh Pasal 21/26 & Unifikasi: lebih dari 1,1 juta dokumen.

  Baca juga:

  • Waspada! Penipuan QRIS Palsu Mengintai, Rekening Bisa Terkuras Habis

DJP Terus Lakukan Penyempurnaan Sistem Coretax

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam transformasi digital pajak, DJP tak henti melakukan pembaruan dan peningkatan pada berbagai fitur utama Coretax. Fokus penyempurnaan meliputi:

• Proses pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP,

• Validasi dokumen seperti faktur pajak dan bukti potong,

  Baca juga:

  • Kunjungan Wisatawan Naik, Kepala BI Bali Dukung Digitalisasi Penukaran Valuta Asing 

• Pelaporan serta pengunduhan SPT,

• Pembayaran pajak dan layanan surat keterangan (SKF, SKB, dan lainnya).

Tenggat Pelaporan Penting yang Perlu Diingat

Sebagai bentuk dukungan kepada wajib pajak, DJP memberikan relaksasi batas waktu pelaporan:

• SPT Masa PPN dan PPnBM periode Maret 2025 tidak dikenakan sanksi jika dilaporkan hingga 10 Mei 2025.

• Untuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Unifikasi, penghapusan sanksi berlaku jika pelaporan dilakukan paling lambat 30 April 2025.

Panduan dan Dukungan Coretax DJP

Wajib pajak dapat mengakses panduan terbaru dan berbagai informasi teknis seputar Coretax DJP melalui laman resmi https://pajak.go.id/reformdjp/coretax. Bila mengalami kendala, layanan Kring Pajak di nomor 1500 200 dan seluruh kantor pajak di Indonesia siap memberikan bantuan.

 

Pembaruan ini disampaikan oleh Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP. Dengan berbagai penyempurnaan yang terus digulirkan, DJP optimistis Coretax akan menjadi sistem perpajakan yang semakin canggih, responsif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan kewajiban pajak di Indonesia.

 

IKUTI KAMI DI GOOGLE NEWS UNTUK INFORMASI LEBIH UPDATE