Fiskal Bali Melesat: Pendapatan Daerah Tumbuh 32%, Ekonomi Stabil dan Mandiri
Fiskal Bali Melesat Pendapatan Daerah Tumbuh 32%, Ekonomi Stabil dan Mandiri/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan fiskal yang sangat positif pada kuartal I 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,06 triliun, meningkat tajam sebesar 32,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (YoY). Capaian ini menjadi sinyal kuat pulihnya ekonomi Pulau Dewata pascapandemi, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyumbang Rp4,17 triliun atau tumbuh 22,21% (YoY). Sementara itu, penerimaan dari dana transfer pusat mencapai Rp2,88 triliun, mengalami lonjakan signifikan sebesar 50,51%.
“Dengan kontribusi PAD yang tinggi, kemandirian fiskal Bali kini mencapai 59,09%. Ini menunjukkan Bali semakin tidak bergantung pada dana pusat,” ungkap Arkan dalam keterangan pers, Rabu (30/4/2025).
Belanja Daerah dan Efisiensi Anggaran
Dari sisi belanja, realisasi APBD Bali tercatat sebesar Rp4,34 triliun, tumbuh 45,60% (YoY). Sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp3,60 triliun. Sementara belanja transfer menyentuh angka Rp699,29 miliar, dan belanja modal baru terealisasi sebesar Rp44,30 miliar atau hanya 0,74% dari pagu.
Rendahnya realisasi belanja modal ini masih dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Arkan menyebut, tren ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan anggaran yang efektif dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali secara menyeluruh.
APBN Bali: Penerimaan Capai Rp4,73 Triliun
Selain pendapatan daerah, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Bali juga menunjukkan performa stabil. Penerimaan negara hingga akhir Maret 2025 tercatat Rp4,73 triliun, atau 20,25% dari target tahunan. Capaian ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp3,62 triliun (18,61% dari target), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,11 triliun (28,46%).
Sementara itu, belanja APBN di Bali menyentuh Rp5,22 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1,87 triliun dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp3,36 triliun. Namun secara tahunan, belanja ini mengalami kontraksi sebesar 7,95% (YoY), kembali mengindikasikan penerapan kebijakan efisiensi secara nasional.
Ekonomi Bali Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional
Arkan juga menyoroti bahwa perekonomian Bali terus mencatat tren positif. Pada kuartal IV 2024, ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,19% (YoY), mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,03%. Sementara itu, tingkat inflasi Bali per Maret 2025 tercatat 1,89% (YoY), masih dalam batas target 2,5% ±1%.
Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi Bali antara lain kebijakan diskon tarif listrik 50%, penyesuaian harga gabah, serta diskon harga tiket pesawat hingga 14% selama periode mudik Lebaran 2025. Di sisi lain, cuaca ekstrem menyebabkan penurunan produksi cabai dan beras, namun belum berdampak besar terhadap stabilitas harga secara umum.
Sinergi dan Harapan ke Depan
Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, memastikan anggaran berjalan optimal dan akuntabel. Arkan menekankan pentingnya prinsip integritas, efisiensi, dan transparansi fiskal sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Bali.
“Dengan pengelolaan anggaran yang sehat dan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, kita berharap ekonomi Bali bisa pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat,” tutup Arkan.
***
