DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Provinsi Bali telah memulai proses perizinan proyek terminal LNG apung di Pantai Desa Sidakarya sejak tiga tahun lalu. Terminal ini diharapkan menjadi solusi energi berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan listrik di Pulau Dewata. Namun, hingga kini, izin analisis dampak lingkungan (amdal) masih belum terbit. Dalam kunjungan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Wayan Koster meminta dukungan agar proses perizinan dapat segera diselesaikan.
Harmonisasi dengan Pemilik Kapal
Kawasan Pantai Sidakarya selama ini menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal, termasuk milik nelayan. Namun, Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka, menjelaskan bahwa kapal-kapal tersebut mayoritas bukan milik warga setempat. “Parkir kapal di sini sering tidak teratur, dan ini menjadi wewenang provinsi untuk menertibkannya. Kami harap proyek LNG bisa membantu merapikan situasi ini,” ungkapnya.
Pemprov Bali berkomitmen untuk menata aktivitas kapal agar tidak mengganggu proyek terminal LNG. Langkah ini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan ketertiban di kawasan pantai, menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir.
Dukungan Masyarakat Lokal
Menurut Ketut Suka, warga setempat tidak mempermasalahkan proyek ini. Pemprov Bali telah memberikan penjelasan menyeluruh terkait manfaat dan potensi dampak dari pembangunan terminal LNG. “Warga sudah memahami keuntungan dan kekurangan proyek ini. Komunikasi dengan masyarakat berjalan baik,” ujarnya.
Langkah ke Depan
Pemprov Bali optimistis proyek terminal LNG akan memberikan dampak positif, baik dari sisi penyediaan energi maupun pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan harmonisasi yang baik antara pemerintah, pemilik kapal, dan warga setempat, Bali diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Proyek ini juga menjadi bagian dari upaya Bali untuk menjaga citra sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan. Dengan dukungan semua pihak, terminal LNG Sidakarya diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendukung energi bersih di Pulau Dewata.
***
