BADUNG, BALIKONTEN.COM – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengajak jajaran Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung meningkatkan kualitas pelayanan.
Itu ia sampaikan dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Kriya Gosana Lt. lll Puspem Badung, Selasa (30/1).
Ia menyambut baik adanya FGD ini, karena dapat meningkatkan pelayanan Prima kepada masyarakat yang lebih baik serta untuk meraih kesuksesan.
Diskusi ini mengangkat Tema Utama Optimalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung.
Dalam FGD yang diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP ini turut dihadiri Forkompinda Badung.
Adapun dua narasumber yakni Kepala BPN Badung Heryanto dan dari Dinas Perhubungan, Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung beserta undangan lainnya.
Dalam paparannya Wabup Suiasa mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan sangat mengapresiasi daripada kegiatan FGD tersebut.
“Ini adalah salah satu usaha untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,” paparnya.
Output dari FGD ini diharapkan dapat mempermudah, lebih dinamis, lebih praktis, lebih efektif untuk kebutuhan masyarakat.
Seperti mengurus baik itu perizinan, administrasi, pajak dan yang lainya, agar juga terpusat di satu pintu.
“Saya berharap untuk kedepannya DPMST agar lebih fokus di dalam peran koordinator dari segi sumber daya manusia,” harapnya.
Wabup Suiasa juga mengatakan akan melakukan kajian dan didorong nanti bagaimana MPP ini akan ditingkatkan sebagai UPT.
Ini sedang dikaji tujuannya adalah operasional bisa lebih dinamis lebih praktis dan juga lebih efektif.
Dikatakan juga bahwa MPP tersebut semula di rintis 24 instansi hingga sudah menjadi 30 instansi dan sudah melayani 239 layananan.
Wabup juga menyarankan untuk MPP di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sepanjang teknis.
Ini memungkinkan layanan diberikan tidak hanya sifatnya informatif dan konsultatif saja.
Karena masih ada beberapa instansi yang layanan sifatnya informasi dan konsultatif sedangkan layanan servicenya dan produksi hasilnya itu masih di instansi setempat.
“Kami dorong layanan kalau bisa dari hulu ke hilir, hulunya memberikan informasi dan konsultasi, pelayanan prosesnya juga di MPP dan penertiban serta pencetakan hasilnya juga di MPP,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan menekankan jangan sampai ada hal-hal yang belum tuntas dilaksanakan oleh karena itu pihaknya mengundang narasumber.
“Pada FGD berikutnya kami mohon dan harapkan instansi-instansi lain yang bergabung di MPP bisa menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman besfrektifnya adalah memberi pelayanan prima terintegrasi,“ lapornya.
Termasuk mungkin nanti akan memohonkan instansi pelayanan yang perlu dioptimalkan Kembali apakah karena peminatnya sedikit atau kedisiplinan petugas juga masih perlu ditingkatkan.
Diharapkan melalui Kegiatan FGD tersebut bisa berkelanjutan dan bisa mempertahankan kualitas disebutkan MPP Badung merupakan MPP ke 8 di Indonesia dari 170 MPP.
“Di tahun 2023 akhir kemarin MPP Badung meraih predikat 3 besar dan meraih penghargaan diterima langsung bapak wakil bupati tentu mewakili kita semua karena keberhasilan ini bukan milik Pemda Badung saja dan kita wajib mempertahankan,” bebernya.
“Meskipun banyak prestasi yang sudah kita raih bersama tetapi tentu banyak juga kelemahan kita alami bersama, yang kurang efektif mari kita efektifkan dan kita optimalkan,” tutupnya. ***
