Bencana hidrometeorologi Meningkat, Bali Dorong Manajemen Bencana Inklusif
Bencana hidrometeorologi Meningkat, Bali Dorong Manajemen Bencana Inklusif/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Bencana bukan sekadar peristiwa alam, tetapi rangkaian risiko yang berkaitan dengan tingkat paparan masyarakat, kerentanan sosial, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman. Menyadari hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (BPBD Bali) memperkuat langkah kolaboratif dalam membangun resiliensi bencana di Pulau Dewata.
Upaya ini didukung Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia untuk manajemen risiko bencana. Keduanya menggelar kick-off Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan 2026 yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil.
Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja, menegaskan bahwa bencana merupakan urusan bersama. “Bencana itu pasti terjadi dan berulang. Bisa menimpa siapa saja. Karena itu, manajemen bencana menjadi tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.
Pendekatan yang diterapkan BPBD Bali mengacu pada manajemen risiko bencana secara menyeluruh. Prinsip ini sejalan dengan kerangka global Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 yang diinisiasi United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), yang menekankan pengurangan risiko melalui kolaborasi multipihak dan penguatan kapasitas masyarakat.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan tren peningkatan bencana hidrometeorologi dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Kondisi tersebut mempertegas urgensi penguatan mitigasi di Bali, yang juga merupakan destinasi pariwisata internasional dengan tingkat paparan risiko tinggi.
Kolaborasi lintas sektor di Bali telah melahirkan sejumlah inisiatif. Pada Oktober 2025, untuk pertama kalinya diluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Inisiatif ini memastikan kelompok disabilitas terlibat secara bermakna dalam penyusunan strategi dan implementasi kebijakan kebencanaan.
Selain itu, prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) juga diterapkan dalam program Kampus Siaga Bencana (KSB). Hingga awal 2026, sebanyak 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah mendeklarasikan kampusnya sebagai KSB.
Head of Sub-National Programs SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, menyebut forum koordinasi ini sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan prioritas daerah dengan implementasi program di lapangan. “Kami berkomitmen mendukung pemerintah provinsi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat Bali saat terjadi bencana,” katanya.
Sektor pariwisata pun dilibatkan melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB). Langkah ini mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menciptakan pariwisata yang aman dan tangguh terhadap bencana. Berbagai studi internasional, termasuk laporan Bank Dunia tentang Building Back Better, menunjukkan kesiapsiagaan sektor swasta berperan signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana.
Di tingkat komunitas, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dengan dukungan SIAP SIAGA telah melakukan pendampingan di sejumlah desa adat, seperti Desa Adat Dukuh dan Desa Adat Temukus. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun ketangguhan lokal.
Agung Teja menambahkan, selain kolaborasi, terdapat tiga aspek penting lain dalam manajemen kebencanaan, yakni rasa memiliki terhadap program, pengintegrasian lintas sektor, dan keberlanjutan. “Kegiatan seperti ini harus dilakukan secara berkala. Ketangguhan tidak dibangun dalam satu waktu, melainkan melalui komitmen jangka panjang,” tegasnya.
Penguatan kolaborasi multipihak ini menjadi fondasi bagi Bali dalam menghadapi risiko bencana yang terus berkembang. Di tengah dinamika perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah, resiliensi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
***
