Mediasi Kasus PHK Pekerja The Westin Deadlock, Komisi IV DPRD Badung Dorong Mekanisme Disperinaker

MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Upaya mediasi yang difasilitasi oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Badung terkait perselisihan ketenagakerjaan antara pihak pekerja dan manajemen The Westin Resort Nusa Dua berakhir deadlock atau buntu. Rapat mediasi yang digelar di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Gedung Sekretariat DPRD Badung pada Rabu (26/8/2026) tersebut gagal mencapai kesepakatan setelah kedua belah pihak tetap bertahan pada pendirian masing-masing.

Rapat mediasi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi anggota Komisi IV, yakni I Nyoman Sudana, I Wayan Joni Pargawa dan Ni Putu Sekarini. Pertemuan tersebut membahas rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seorang pekerja bernama Wayan S, yang dituduh melakukan pelanggaran aturan perusahaan atas dugaan harassment (pelecehan seksual).

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menyatakan pihaknya telah berupaya mencari titik tengah secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil. Karena tidak ada titik temu, DPRD Badung menyerahkan penyelesaian perkara tersebut ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Badung agar mengeluarkan anjuran sebelum melangkah ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami berusaha memediasi agar diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kedua belah pihak kekeh dengan keputusannya. Rapat ini deadlock, tidak menghasilkan keputusan apapun,” ujar Graha usai memimpin rapat.

Graha menambahkan bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya diperbolehkan selama mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya kepada pekerja. “PHK itu bukan hal yang haram. Itu bisa dilakukan, ada persyaratannya sesuai perundang-undangan. Hak pekerja harus dipenuhi oleh perusahaan,” tegasnya.

Dari pihak manajemen hotel, Kuasa Hukum The Westin Resort Nusa Dua, Chafero Fawwazkara, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan DPRD Badung. Meski demikian, pihak resort tetap tegas menilai pekerja bersangkutan telah melanggar aturan internal perusahaan.

Chafero menjelaskan, dugaan perselisihan ini bermula dari informasi dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan seorang pekerja magang internasional. Pihak manajemen mengklaim telah menjalankan musyawarah dan pemeriksaan internal dengan meminta keterangan pelapor, namun tidak menemukan titik terang.

“Perusahaan telah mengambil sikap bahwa karyawan telah melanggar aturan kami. Sehingga prosedur hukum tetap dilanjutkan,” kata Chafero.

Terkait perincian materi bukti, pihak resort memilih belum membukanya ke publik karena menganggap persoalan tersebut privat dan sensitif. “Untuk saat ini kami belum bisa membuka. Kalau sudah dalam proses berperkara di pengadilan, baru kami bisa menjabarkan buktinya,” ucapnya.

Sikap berbeda disampaikan Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP Par-SPKE) Kabupaten Badung, Ayu Budiasih. Pihaknya membantah tuduhan bahwa persoalan tersebut telah terbukti sebagai tindak pelecehan seksual.

Menurut Ayu, dokumen yang menjadi pangkal persoalan hanyalah sebuah surat elektronik (email) berisi tanggapan (feedback) dari pekerja magang, bukan laporan resmi terkait pelecehan seksual. Ia menyoroti keterlambatan pembukaan akses email tersebut yang baru diberikan pada mediasi ketiga.

“Ini kan baru dugaan. Berdasarkan email. Setelah saya lihat, itu hanya feedback, bukan laporan yang menyatakan anggota kami melakukan pelecehan seksual. Seharusnya, email itu semestinya dapat menjadi bahan klarifikasi sejak awal proses mediasi. Tapi, baru beritahu pada mediasi ketiga,” ujarnya.

Ayu mengungkapkan bahwa pada pertemuan pertama di tingkat internal perusahaan, sempat ada tawaran penyelesaian berupa kompensasi 15 kali upah. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh I Wayan S sehingga tidak tercapai kesepakatan. Pihak serikat pekerja kini memilih menunggu anjuran resmi dari mediator Disperinaker Badung sebelum menentukan langkah legal berikutnya.

“Belum ada kesepakatan. Karena diberikan 15 kali upah pada saat pertemuan di perusahaan, saudara I Wayan S menolak. Tentu nanti kami menunggu anjuran yang keluar,” pungkas Ayu.

***