Neano Resort Mandek di 90 Persen, Investasi Miliaran Belum Jelas Akibat Konflik Bugbug
Kuasa Hukum PT Detiga Neano Resort Bali, Pande Putu Maya Arsanti (tengah) didampingi I Nengah Jimat (kanan) dan staf legal Ayu Sri Undari (kiri) dari Bali Trust International Law Firm menunjukkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kepatuhan investor terhadap ketentuan hukum. (Sumber: Gung Kris/balikonten)
KARANGASEM, BALIKONTEN.COM – Sebuah investasi bernilai ratusan miliar rupiah di Desa Adat Bugbug, Karangasem, kini menghadapi jalan buntu. Pembangunan Neano Resort yang diklaim telah mencapai sekitar 90 persen belum juga dapat beroperasi setelah proyek tersebut terseret konflik internal di lingkungan desa adat.
Di tengah sengketa yang belum menemukan titik temu, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana kepastian hukum terhadap investasi yang telah menggelontorkan uang sewa lahan sebesar Rp57,5 miliar dan biaya pembangunan fisik mencapai ratusan miliar rupiah.
Kuasa hukum PT Detiga Neano Resort Bali, Pande Putu Maya Arsanti, menegaskan bahwa investor tidak memiliki kepentingan dalam konflik antarkelompok krama tersebut. Perusahaan justru berada pada posisi terdampak dan berharap sengketa bisa diselesaikan melalui dialog.
“Dari awal kami tidak berpihak kepada salah satu kelompok. Kami justru ingin menjadi mediator agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan persoalannya,” ujar Maya Arsanti di Istana Taman Jepun, Denpasar, Minggu (20/9/2026).
Investasi Neano Resort mulai dirintis sejak 2019. Persoalan muncul ketika sebagian krama mempertanyakan proses penyewaan tanah adat, mekanisme sosialisasi, hingga penggunaan hasil sewa lahan dari 12 banjar. Di sisi lain, pihak yang mendukung menegaskan bahwa proses penyewaan lahan dan lokasinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
I Nengah Jimat dari Bali Trust International Law Firm membeberkan bahwa penyewaan lahan dilakukan dalam dua tahap, yakni dua hektare pada Desember 2021 dan perluasan satu hektare pada Februari 2023. Perjanjian tersebut ditandatangani Kelihan Desa Adat Bugbug berdasarkan kesepakatan Paruman Prajuru Dulun Desa, dengan nilai sewa Rp57,5 miliar yang telah ditransfer ke rekening bank atas nama Desa Adat Bugbug.
Namun sejak 2023, konflik berimbas pada penutupan akses jalan, pemutusan air, dan hambatan penerangan menuju lokasi. Situasi kian kompleks pascapengrusakan dan pembakaran material proyek pada 30 Agustus 2023. Padahal, Pasal 5 Ayat 2 Huruf C dalam perjanjian sewa menjamin akses jalan serta perlindungan hukum bagi kegiatan investor.
“Awalnya pihak investor diterima dengan baik. Kemudian muncul konflik yang sama sekali tidak melibatkan Neano. Kami menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah dan aparat terkait untuk mencari jalan keluar,” pungkas Jimat.
***
