Dampak Konflik Bugbug, Potensi Ratusan Lapangan Kerja Melayang dan Preseden Buruk Investasi Bali

DENPASAR, BALIKONTEN.COM — Mandeknya pembangunan Neano Resort di Desa Adat Bugbug, Karangasem, tidak hanya merugikan pihak investor, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat lokal.

Proyek akomodasi pariwisata yang pengerjaannya diklaim sudah mencapai 90 persen tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 120 tenaga kerja. Pihak manajemen bahkan merencanakan 50 hingga 75 persen dari total pekerja akan diprioritaskan bagi krama Desa Adat Bugbug, lengkap dengan pusat pelatihan bahasa dan keterampilan kerja.

Namun, akibat konflik internal desa adat yang berlarut-larut sejak 2023, seluruh potensi manfaat ekonomi tersebut terpaksa tertunda tanpa kepastian waktu.

Kuasa hukum PT Detiga Neano Resort Bali dari Bali Trust International Law Firm, I Nengah Jimat, menyoroti pentingnya penegakan kepastian hukum bagi investor yang telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan finansial.

“Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesia, khususnya Bali. Bisa muncul anggapan bahwa berinvestasi di Bali tidak aman dan tidak memiliki jaminan hukum,” tegas Jimat saat ditemui di Denpasar, Minggu (20/9/2026).

Pihak investor sampai saat ini masih mengedepankan jalur persuasif dan telah bersurat ke Desa Adat Bugbug untuk membuka ruang mediasi. Mereka mendesak Pemkab Karangasem, Pemprov Bali, dan aparat penegak hukum untuk turun tangan memfasilitasi jalan keluar.

Sementara itu, Kuasa Hukum Neano Resort, Pande Putu Maya Arsanti, memohon agar fasilitas umum dan akses jalan menuju proyek dapat kembali dibuka demi kepentingan bersama.

“Untuk kebaikan bersama, kami memohon agar akses jalan dan fasilitas umum kembali dibuka. Mari duduk bersama mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Investor hanya ingin berusaha dan ikut memajukan perekonomian desa, bukan berkonflik,” tutup Maya.

***