Indonesia di Persimpangan Jalan, Kapitalisme dan Disintegrasi Ancam Cita-Cita Proklamasi
Seruan Moral LVRI Bali Peringatan Keras Hari Pahlawan agar Elite Tinggalkan Politik Golongan/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Peringatan Hari Pahlawan ke-81 di Lapangan Bajra Sandi, Niti Mandala Renon, Denpasar, Selasa (10/11/2026), diwarnai refleksi tajam dari seorang pelaku sejarah. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Bali, I Gusti Bagus Saputera, menyampaikan kritik terbuka dan mendalam mengenai arah perjalanan bangsa yang dinilainya mulai menyimpang dari cita-cita luhur kemerdekaan 1945.
Usai mengikuti apel peringatan tersebut, I Gusti Bagus Saputera menyoroti berbagai persoalan krusial yang tengah membelenggu Indonesia, mulai dari ancaman disintegrasi hingga penguasaan sumber daya alam oleh koalisi kapitalis dan birokrat.
“Negara kita seolah-olah merupakan negara setengah jajahan, karena apa? Negeri kita ini dikapling-kapling oleh kaum kapitalis, kaum liberalis. Kapitalis asing dan kapitalis birokrat bersatu padu untuk menggeruk kekayaan alam Indonesia,” ujar I Gusti Bagus Saputera.
Veteran pejuang kemerdekaan itu menilai, menguatnya ego golongan dan kepentingan partai politik di kalangan elite telah menggeser orientasi pelayanan publik. Akibatnya, persatuan nasional menghadapi ujian berat di tengah cengkeraman kepentingan kekuasaan sempit.
Dalam pandangannya, penyimpangan arah pembangunan nasional paling nyata terlihat pada empat sektor fundamental. Pertama, Kesejahteraan Rakyat dan Lapangan Kerja. UUD 1945 secara tegas mengamanatkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih maraknya pengangguran dan kesulitan ekonomi yang mendera rakyat kecil.
Kedua, Keadilan Penegakan Hukum. Hukum di Indonesia dinilai masih mengalami distorsi tajam, cenderung represif terhadap masyarakat kecil, namun longgar bagi pemilik modal. Hukum seolah dapat direkayasa demi kepentingan kelompok tertentu.
Ketiga, Komersialisasi Pendidikan. Akses terhadap dunia pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh masyarakat miskin akibat tingginya biaya, sehingga pendidikan terkesan hanya menjadi hak istimewa bagi kalangan mampu.
Keempat, penyimpangan sistem ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan kekayaan alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, justru jatuh ke tangan asing melalui aliansi dengan kapitalis birokrat.
Kendati melontarkan kritik tajam, I Gusti Bagus Saputera tetap menaruh harapan besar kepada generasi muda penerus bangsa. Ia berpesan agar para pemuda tidak melupakan sejarah, tetap memegang teguh Jiwa Semangat ’45, serta menghindari praktik korupsi, narkoba, dan perjudian.
“Jadilah negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partai dan golongan. Kalau Anda kerjakan seperti itu, saya yakin dan percaya negeri ini akan menjadi negeri yang hebat dan besar di dunia,” pungkasnya.
***
