Sah! DPRD Badung Setujui APBD 2027 Rp12,7 Triliun dan Tiga Ranperda Strategis demi Kesejahteraan Masyarakat
Sah! DPRD Badung Setujui APBD 2027 Rp12,7 Triliun dan Tiga Ranperda Strategis demi Kesejahteraan Masyarakat/ balikonten
MANGUPURA, BALIKONTEN.COM — Melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati penandatanganan nota kesepakatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) strategis, di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Agenda pembacaan dan penandatanganan berita acara ini menandai puncak dari rangkaian pembahasan maraton yang transparan dan akuntabel. Keempat regulasi yang disetujui bersama tersebut meliputi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Ranperda Penyertaan Modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta Ranperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti, yang memimpin langsung jalannya rapat paripurna menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses perancangan hingga penetapan telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi teknis pengelolaan keuangan daerah terkini.
“Selambat-lambatnya satu bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, kami di DPRD bersama Bupati harus sudah memutuskan yang namanya dokumen penganggaran daerah, yaitu APBD Tahun 2027 ini. Tahapan demi tahapan sudah kita lalui dengan baik, mengacu pada UU 23/2014, PP 12/2019, Permendagri 77/2020, hingga Permendagri 17/2026,” tegas Gusti Anom Gumanti usai memimpin jalannya rapat.
Tahapan penyetujuan APBD TA 2027 mencerminkan kecermatan dan kehati-hatian legislatif serta eksekutif dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Dalam laporan hasil pembahasan yang dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya, terungkap dinamika penyesuaian angka secara rinci dari awal penyampaian oleh Bupati Badung pada Kamis (29/10/2026) hingga penutupan pembahasan.
Semula, dokumen penganggaran diajukan dengan perkiraan volume total sebesar Rp14.248.970.140.307 dengan proyeksi defisit awal mencapai Rp1.744.364.470.740. Namun, melalui penyelarasan intensif dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi, postur anggaran berhasil dirasionalisasi secara signifikan.
Dari sisi Pendapatan Daerah, angka awal yang dirancang sebesar Rp11.634.722.053.183 mengalami penambahan menjadi Rp11.769.802.571.183. Kenaikan ini ditopang oleh penguatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari Rp10,90 triliun menjadi Rp10.971.787.595.178, serta Pendapatan Transfer yang bertambah dari Rp729,99 miliar menjadi Rp798.014.976.005.
Sementara itu, dari alokasi Belanja Daerah, terjadi pemangkasan dan pencermatan alokasi dari semula Rp13.379.086.523.923 berkurang menjadi Rp11.897.699.485.751. Langkah efisiensi paling besar dilakukan pada Belanja Modal yang disesuaikan dari Rp4,31 triliun menjadi Rp2.763.909.959.651. Di sisi lain, Belanja Operasi mengalami penyesuaian dari Rp7,00 triliun menjadi Rp7.119.941.408.489 guna menunjang kelancaran operasional pelayanan publik dasar. Adapun Belanja Tidak Terduga dipertahankan sebesar Rp145.421.455.883, dan Belanja Transfer disesuaikan menjadi Rp1.868.426.661.728.
Melalui restrukturisasi ini, angka defisit belanja daerah dapat ditekan drastis dari yang semula mencapai Rp1,74 triliun menjadi hanya Rp127.896.914.568. Angka defisit tersebut ditutup secara pas oleh Pembiayaan Netto sebesar Rp127.896.914.568 (yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan Rp935,76 miliar dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Rp807,86 miliar), sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (SILPA) tahun berkenaan dapat dipastikan bernilai nol (nihil).
Dengan demikian, jumlah akhir Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 disetujui sebesar Rp12.705.506.902.135.
Selain pengesahan dokumen penganggaran, persetujuan tiga ranperda pendukung juga menjadi tonggak penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Badung.
Penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama diarahkan untuk memperluas jangkauan cakupan air bersih serta peningkatan kualitas infrastruktur distribusi pasokan air di seluruh wilayah Badung. Sementara itu, penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara diharapkan mampu memperkuat permodalan lembaga penjaminan kredit daerah guna membuka akses permodalan yang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal.
Di bidang tata kelola pemerintahan, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian regulasi terhadap aturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi, guna memastikan integrasi data kependudukan nasional berjalan efisien tanpa tumpang tindih regulasi di daerah.
Sesuai tahapan perundang-undangan, seluruh dokumen penganggaran yang telah ditandatangani dalam nota kesepakatan ini akan segera diajukan kepada Gubernur Bali untuk menjalani proses evaluasi, sedangkan tiga produk hukum ranperda lainnya akan dimohonkan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.
DPRD Badung optimistis APBD 2027 dapat mulai direalisasikan tepat waktu per 1 Januari 2027. “Astungkara, penyelesaian pembahasan ini mencerminkan semangat kebersamaan. Target kami jelas, dengan ditetapkannya APBD 2027 ini, kami sangat menginginkan seluruh program yang dirancang mampu memberikan asas manfaat yang nyata dan sebesar-besarnya bagi masyarakat Badung dan Bali pada umumnya,” tutup Gusti Anom Gumanti.
***
