Sekda Dewa Made Indra: Pencegahan Korupsi Tak Cukup dengan Seremonial, Tata Kelola Pemerintahan Harus Dibersihkan dari Hulu
Sekda Dewa Made Indra: Pencegahan Korupsi Tak Cukup dengan Seremonial, Tata Kelola Pemerintahan Harus Dibersihkan dari Hulu/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pembenahan sistem, penguatan pengawasan, serta keberanian memperbaiki celah birokrasi menjadi pekerjaan penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung pukul 09.00 WITA di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/11/2026).
Rakor ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah di Bali dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si., menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus ditempatkan sebagai bagian dari budaya kerja birokrasi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif maupun agenda seremonial.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani melakukan pembenahan dari dalam, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi kerawanan penyimpangan, mulai dari perencanaan program, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan.
“Prinsipnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari perbaikan sistem. Kita tidak boleh hanya menunggu munculnya persoalan atau pelanggaran, baru kemudian melakukan tindakan. Celah-celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan harus ditutup sejak awal,” tegas Dewa Made Indra.
Ia menekankan, tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan kesamaan komitmen antara kepala daerah, jajaran perangkat daerah, hingga seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Sebab, integritas pemerintahan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya kasus korupsi, tetapi juga dari bagaimana setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah uang negara harus dikelola secara bertanggung jawab. Perencanaan harus tepat, pelaksanaan harus sesuai ketentuan, dan hasilnya harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Dewa Made Indra berpandangan bahwa penguatan pengawasan internal harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang sehat harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, tidak berbelit-belit, serta bebas dari praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan.
***
