Denpasar, Balikonten.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan insentif kepada bendesa dan kepala desa se-Bali. Hal ini menjadi penting dalam mendukung terwujudnya program-program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali.
Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Bali ini mengatakan usulan tentang pemberian insentif kepada lembaga di tingkat pemerintah desa ini telah ia perjuangkan sejak lama. Selain turut menyuarakan, melalui fraksi Golkar dia juga turut mengawal pembahasan kebijakan itu hingga terwujud dan disahkan pada awal tahun 2022.
“Sejak awal Golkar Bali, melalui Fraksi Partai Golkar di DPRD Bali mendukung menganggarkan incentive untuk kades-kades se-Bali. Disamping mendukung, juga mengawal dalam tahapan pembahasan,” ujarnya pada senin 10 Januari 2022.
Selain mengusulkan pemberian insentif dia juga mendesak pemerintah untuk menganggarkan insentif kepada perangkat desa. Hal ini dipandang penting untuk memaksimalkan pelaksanaan program-program pemerintah.
Namun kata dia, usulan tersebut belum bisa diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Bali lantaran keterbatasan anggaran.
“Hal yang masih tertunda, belum bisa terpenuhinya usulan Golkar, bukan saja incentive diberikan kades kades, Golkar juga mengusulkan agar perangkat desa juga dianggarkan untuk incentive, tapi karena keterbatasan anggaran masih belum bisa dipenuhi,” bebernya.
Di tengah kondisi keterbatasan anggaran itu, Sugawa mengatakan Golkar akan terus mendesak eksekutif agar menganggarkan incentive untuk perangkat desa se Bali. Bukan saja di ranah pemerintahan desa, Golkar juga memperjuangkan kepentingan Desa Adat.
Beberapa kali Golkar Bali telah melakukan diskusi virtual untuk membahas sejumlah persoalan krusial di desa, seperti persoalan sengketa hukum terkait LPD yang ditangani oleh Badan Hukum dan HAM milik Golkar Bali. Terhadap permasalahan itu Golkar telah melakukan pendampingan baik secara hukum maupun solusi yang bersifat musyawarah.
Ketua bakumham Golkar Bali, Dewa Ayu Putu Sri wigunawati menyatakan penanganan hukum terkait penyelamatan LPD telah menjadi konsen pihaknya. Penanganan dilakukan dengan menyelamatkan LPD dan juga menyelamatkan hak-hak nasabah yang merupakan krama adat. (red)
