DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, kembali meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung pekerja di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Program ini memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025, kepada pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. BSU merupakan bagian dari lima paket stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi.
Dalam wawancara pada Kamis (12/6/2025), Pengamat Ekonomi Prof. Dr. Ida Raka Suardana, S.E., M.M., menjelaskan bahwa BSU hadir di saat ekonomi Bali masih berjuang pulih dari dampak pandemi Covid-19. Meski bantuan ini relatif kecil, yakni total Rp600 ribu untuk dua bulan, program ini dinilai mampu memberikan dampak ekonomi mikro yang signifikan, terutama di sektor informal dan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata.
“Bantuan ini kemungkinan besar akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, atau pulsa. Hal ini dapat memicu perputaran uang di tingkat lokal, meskipun dalam skala terbatas,” ujar Prof. Raka. Ia menambahkan bahwa BSU berperan sebagai jaring pengaman sosial, membantu masyarakat kelas bawah menghadapi tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Namun, Prof. Raka menegaskan bahwa dampak BSU terhadap indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi atau pengurangan kemiskinan, cenderung terbatas dan bersifat jangka pendek. “BSU lebih efektif sebagai penopang stabilitas sosial daripada penggerak utama ekonomi daerah,” katanya.
Di Bali, yang sangat bergantung pada sektor jasa dan konsumsi domestik, BSU tetap menjadi salah satu kebijakan penting untuk mencegah penurunan daya beli yang lebih dalam. Dengan distribusi yang tepat sasaran, bantuan ini tidak hanya memberikan ruang napas finansial bagi pekerja berpenghasilan rendah, tetapi juga menciptakan rasa kehadiran pemerintah di tengah tantangan ekonomi.
Meski bukan solusi jangka panjang, BSU menjadi bagian dari strategi fiskal inklusif untuk menjaga permintaan domestik tetap stabil. “Bantuan ini membantu konsumsi masyarakat tetap terjaga pada level dasar, yang sangat penting untuk ekonomi Bali,” pungkas Prof. Raka.
***
