DENPASAR, BALIKONTEN.COM – BPR sebagai lembaga intermediasi diharapkan bisa melirik sektor di luar pariwista. Termasuk salah satunya pertanian yang kini menjadi program prioritas tertuang dalam Ekonomi Kerthi Bali.
Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Kristrianti Puji Rahayu, Rabu (21/5) mengatakan, BPR tidak boleh bertumpu pada satu sektor. Ibarat menaruh telur dalam banyak keranjang sehingga resiko bisa diminimalisir.
“BPR harus melihat berapa persen di sektor tertentu yang ditambah lagi lihat NPLnya. Jangan sampai sektor yang NPLnya tinggi kemudian persentase (penyaluran kredit) di sektor tersebut juga tinggi kan bahaya,” terangnya.
Selama ini kata dia BPR memang berpegang teguh kepada UMKM. Dilihat dari persentase penyarulan kreditnya 52 persen di UMKM. Namun dikatakannya BPR tidak boleh tidak melihat kesempatan untuk kembali melirik sektor-sektor lain yang NPLnya terkendali. Seperti pertanian yang NPLnya di bawah agregat.
Untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor pertanian, kemampuan BPR harus diperkuat. Dengan itu ketika BPR masuk ke sektor lain selain UMKM sudah bisa memitigasi resiko dengan baik.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Indonesia (Perbarindo) Bali I Ketut Komplit mengatakan, ada pasar-pasar baru mulai dilirik. Seperti pertanian, perikanan hingga peternakan. Namun pada pasar ini diakuinya memang resiko yang dimiliki lebih tinggi. Dengan itu, pihaknya berharap agar ada dukungan dari pihak asuransi baik itu Jamkrida dan sebagainya. Termasuk diharapkan juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah.
***
