DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Indonesia akhirnya resmi membatalkan diskon tarif listrik 50 persen yang sebelumnya dicanangkan untuk pelanggan daya 1.300 VA ke bawah. Namun pembatalan ini dialihkan ke stimulus lainnya. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025) sore.
Menurut Sri Mulyani, pembatalan ini terpaksa dilakukan karena kendala mekanisme penganggaran yang berjalan lebih lambat dari perkiraan. Awalnya, diskon tarif listrik ini direncanakan berlaku untuk tagihan bulan Juni dan Juli 2025 guna meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung konsumsi rumah tangga. Namun, karena proses anggaran tak memungkinkan, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.
“Kami telah rapat dan menyimpulkan bahwa mekanisme penganggaran diskon listrik ini lebih lambat. Jika diterapkan untuk Juni dan Juli, itu tidak bisa dijalankan,” ungkap Sri Mulyani.
Fokus pada Stimulus Ekonomi Lain
Meski diskon tarif listrik batal, pemerintah tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 persen. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan enam bantuan atau insentif pada 5 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan.
“Stimulus ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2025. Kami memanfaatkan momentum ini untuk meluncurkan sejumlah program yang dapat mendorong konsumsi masyarakat,” ujar Airlangga dalam rilis resmi, Sabtu (24/5/2025).
Awalnya, salah satu bantuan yang direncanakan adalah diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari tarif normal untuk tagihan Juni dan Juli. Bantuan ini ditujukan khusus bagi pelanggan listrik berdaya 1.300 VA, yang mencakup 79,3 juta rumah tangga di seluruh Indonesia. Namun, dengan pembatalan ini, pemerintah kini mengalihkan fokus ke program lain yang dianggap lebih feasible untuk mendongkrak daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Meski diskon listrik batal, berbagai insentif lain diharapkan tetap mampu mendorong konsumsi rumah tangga, yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Keputusan ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, pemerintah berharap publik memahami bahwa setiap kebijakan diambil dengan pertimbangan matang untuk kepentingan jangka panjang. Dengan enam bantuan baru yang akan diluncurkan, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap berada di jalur positif.
***
