DPRD Badung Sepakat Terima dan Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Tiga Fraksi Beri Catatan Kritis Soroti Silpa Rp1,19 Triliun dan Serapan Belanja Minim
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Badung, Senin (13/7/2026). Rapat tersebut beragenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Meski terdapat sejumlah catatan kritis terkait efisiensi belanja dan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), tiga fraksi DPRD Kabupaten Badung (Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Golkar) secara resmi menyatakan sepakat menerima Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah melalui evaluasi Gubernur Bali.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK RI, Pendapatan Daerah Kabupaten Badung TA 2025 dirancang sebesar Rp11,22 triliun lebih dan berhasil terealisasi sebesar Rp9,107 triliun atau 81,13%. Porsi terbesar disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp8,06 triliun (79,20%) dari target Rp10,1 triliun, sementara Pendapatan Transfer nyaris memenuhi target penuh yakni sebesar Rp1,043 triliun (99,94%).
Namun, sorotan tajam tertuju pada Belanja Daerah yang hanya terealisasi sebesar Rp8,301 triliun atau 64,56% dari total anggaran Rp12,857 triliun. Minimnya serapan belanja ini menyisakan Silpa yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp1,192 triliun lebih. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) terealisasi minim sebesar Rp10,7 miliar (4,64%) dari pagu Rp231,09 miliar, dan Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp386,35 miliar (23,69%) dari anggaran Rp1,63 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-14 kalinya (atau 12 kali berturut-turut sejak 2014). PDI Perjuangan juga memuji penerapan manajemen keuangan daerah yang dinilai telah patuh pada PP Nomor 12 Tahun 2019.
Meski memahami kondisi belum terealisasinya sejumlah program yang memicu pembengkakan Silpa, Fraksi PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kuat agar regulasi penganggaran ke depan jauh lebih matang.
“Kami menyarankan kepada pemerintah agar dalam penyusunan APBD selanjutnya dapat bertindak lebih realistis dan menganut prinsip kehati-hatian. Hal ini penting agar terwujud postur APBD yang terukur, maksimal dalam realisasi, serta benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat banyak,” ungkap Yayuk Agustin Lessy ketika membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan.
Nada kritis juga datang dari Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk memastikan APBD dirasakan secara absolut oleh masyarakat. Gerindra menyebut besarnya Silpa Rp1,19 triliun harus menjadi “alarm evaluasi” karena mengindikasikan banyak program fisik, infrastruktur, dan SDM yang belum dieksekusi tepat waktu.
“Tidak terserapnya 35,44% anggaran belanja adalah indikator perputaran ekonomi melambat dan daya beli masyarakat menurun. Pemerintah harus memperkuat tim legal daerah untuk mengatasi ketakutan aparatur terhadap masalah hukum, serta segera membenahi proses tender elektronik (e-procurement) yang kerap kali lambat, berulang, dan gagal,” ucap Ida Bagus Gede Manubawa saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra.
Selain itu, Gerindra meminta pemerintah bergerak cepat (gercep) mengatasi persoalan klasik pariwisata di kawasan Samigita (Seminyak, Legian, Kuta), Canggu, Pecatu, Ungasan, dan Kutuh. Mulai dari masalah darurat sampah, kemacetan, banjir di kawasan Dewi Sri dan Kunti, normalisasi Tukad Mati sepanjang 7 KM, menjamurnya ojol liar, hingga maraknya gepeng dan manusia silver.
Kendati demikian, Gerindra mengapresiasi berbagai inovasi digitalisasi pelayanan publik, penanganan stunting terbaik regional Jawa-Bali, hingga groundbreaking proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali senilai Rp3 triliun dari Danantara pada 8 Juli 2026, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor pariwisata. Dari total realisasi PAD Badung yang mencapai Rp8,06 triliun, sebesar Rp7,2 triliun didominasi oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Fraksi Golkar juga mengkritik inefisiensi belanja modal yang realisasinya di bawah 50%, yaitu hanya Rp2,08 triliun dari target Rp4,4 triliun (47,19%).
Sebagai solusi konkret berkelanjutan, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan baru, salah satunya dengan mengoptimalkan sektor pertanian demi memperkuat kapasitas fiskal.
“Kami mendorong diversifikasi PAD melalui pengembangan sentra agrowisata berbasis kemasyarakatan. Pemerintah harus meningkatkan pemberian saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan), alat pertanian tepat guna, jaminan asuransi gagal panen, serta kepastian pemasaran hasil tani. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembangunan industri pengolahan hasil pertanian agar nilai jual hasil panen meningkat,” papar I Made Suparta saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar.
Selalu Ketua DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti meminta agar nilai Silpa menjadi atensi besar dan diprioritaskan untuk menyokong program-program yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Hal ini diharapkan dapat terintegrasi dengan matang saat penyusunan APBD Perubahan maupun APBD Induk Tahun Anggaran 2027 mendatang, sehingga eksekusi program di tahun-tahun berikutnya dapat berjalan sesuai harapan, ” ujarnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh seluruh Fraksi DPRD. Menurutnya, setiap pandangan merupakan bentuk kemitraan yang konstruktif dalam menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi secara umum menyetujui bahwa ranperda itu disahkan, tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Gubernur Bali nantinya sehingga setelah itu baru kita tetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua dari persetujuan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, ada juga beberapa catatan yang kami lihat dan kami perhatikan dari fraksi-fraksi terkait beberapa hal yang memang ini sangat beririsan dengan keberadaan pariwisata kita di Bali secara umum dan Badung khususnya,” ujarnya.
Bupati Adi Arnawa menambahkan, beberapa catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD mencakup isu-isu krusial. Di antaranya adalah masalah kemacetan, estetika penataan kabel, penanganan sampah, banjir, hingga masalah kriminalitas.
“Termasuk juga adanya indikasi bahwa banyaknya ojek-ojek online yang liar yang memang harus ditertibkan. Terhadap semua itu, apa yang disampaikan oleh fraksi catatan-catatan tadi tentu saya selaku pemerintah tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD. Yang pertama yang sudah menyetujui, yang kedua memberikan beberapa saran-saran kepada kami pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat. Tentu kami eksekutif akan segera melakukan langkah-langkah seperti itu juga. Sebagai langkah nyata, saat ini sedang on progress beberapa infrastruktur yang kami sedang bangun,” jelasnya.
***
