Jangan Sampai Bali Kehilangan Identitas, Prof Palguna Dorong Baliologi Jadi Dasar Evaluasi Pariwisata
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Perkembangan pariwisata Bali harus berjalan seiring dengan perlindungan identitas budaya dan nilai spiritual masyarakatnya. Akademisi sekaligus pakar hukum konstitusi, Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., mendorong Baliologi menjadi landasan evaluasi kebijakan publik agar pembangunan pariwisata tidak menggerus jati diri Pulau Dewata.
Pandangan tersebut disampaikannya di sela-sela kegiatan penguatan kerja sama Bali dan Australia yang melibatkan Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali, Universitas Udayana, dan Western Sydney University di Ruang Bangsa, Universitas Udayana, Jimbaran, Selasa (3/11/2026).
Menurut Prof. Palguna, Baliologi bukan sekadar kajian akademis tentang Bali, melainkan upaya menemukan kembali spirit kebudayaan yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Pulau Dewata.
“Baliologi adalah upaya menemukan kembali spirit Bali. Masyarakat Bali sendiri perlu memahami identitas dan nilai-nilai yang menjadi fondasi kebudayaannya,” ungkapnya.
Ia menilai, pesatnya perkembangan industri pariwisata harus diimbangi dengan kesadaran menjaga posisi masyarakat Bali sebagai subjek kebudayaan. Jangan sampai masyarakat lokal justru kehilangan kendali atas tradisi dan identitasnya karena terlalu mengikuti kebutuhan pasar wisatawan.
Prof. Palguna juga mengkritisi praktik pariwisata budaya yang cenderung menempatkan wisatawan sebagai pihak yang menentukan bagaimana kebudayaan Bali disajikan.
Menurutnya, wisatawan seharusnya datang untuk mengenal, memahami, dan menghormati kebudayaan setempat, bukan menjadikan budaya Bali harus selalu mengikuti keinginan mereka.
“Dalam pariwisata budaya, wisatawan semestinya diajak memahami dan menghormati kebudayaan Bali, bukan semata-mata menjadi pihak yang menentukan segala sesuatu berdasarkan keinginannya,” tegasnya.
Ia menekankan, pariwisata budaya harus menghadirkan hubungan yang saling menghormati. Wisatawan mendapatkan pengalaman autentik, sementara masyarakat Bali tetap menjadi pemilik, pelaku, sekaligus penjaga kebudayaannya.
“Jangan sampai Bali kehilangan identitasnya karena terlalu mengejar kepentingan ekonomi jangka pendek,” tandasnya.
Lebih jauh, Prof. Palguna mendorong hasil penelitian Baliologi menjadi salah satu instrumen evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Kajian akademis tidak boleh berhenti di ruang kampus maupun forum seminar, tetapi harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Implementasinya dapat mencakup perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengembangan pendidikan, hingga perumusan kebijakan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan budaya.
“Baliologi perlu didorong menjadi dasar kebijakan publik. Hasil penelitiannya harus bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi arsip akademik,” ujarnya.
Ia juga menilai diperlukan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, tokoh adat, seniman, tokoh agama, dan pelaku pariwisata agar setiap kebijakan benar-benar berakar pada kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat Bali. (bk/gk)
