DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Sektor pariwisata Bali, yang dikenal sebagai tulang punggung ekonomi pulau dewata, tengah menghadapi tantangan berat. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali melaporkan bahwa hingga Selasa (10/6), sekitar 100 pekerja pariwisata di Bali telah kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, angka ini diyakini hanya puncak gunung es, karena masih banyak kasus yang belum tercatat.
Kepala Disnaker Bali, Ida Bagus Setiawan, mengungkapkan bahwa data resmi baru mencatat sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK, sebagian besar berasal dari sektor hotel dan restoran. “Yang tercatat baru 100-an, tapi yang tidak tercatat itu jadi pekerjaan rumah kita. Berapa banyak sebenarnya?” ujarnya saat ditemui di Denpasar pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kebijakan Baru dan Tantangan Anggaran
Meski ada harapan dari kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memperbolehkan daerah menggelar rapat atau acara di hotel, Ida Bagus menegaskan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Kebijakan dari Mendagri memang sudah ada, tapi pertanyaannya, apakah anggarannya sudah disiapkan? Anggaran tidak bisa disediakan secara instan, mungkin baru bisa dianggarkan saat perubahan anggaran,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menggairahkan kembali sektor perhotelan yang terpuruk. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja masih minim.
Inventarisasi dan Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, Disnaker Bali tengah mendorong kabupaten dan kota di Bali untuk melakukan inventarisasi pekerja yang terdampak PHK. Data ini juga akan dicocokkan dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan. “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menginventarisir. Selain itu, kami juga akan melakukan kroscek dengan data BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Ida Bagus.
Langkah ini dianggap penting untuk memetakan skala masalah dan merumuskan solusi yang tepat, terutama karena ada dugaan bahwa PHK tidak hanya terjadi di Denpasar, tetapi juga di kabupaten lain di Bali.
Ekonomi Global dan Kebutuhan Bertahan Hidup
Ida Bagus menyoroti bahwa PHK di sektor pariwisata tidak hanya dipicu oleh efisiensi perusahaan, tetapi juga oleh perlambatan ekonomi global. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pekerja pariwisata, tetapi juga sektor lain. “Ini bukan hanya soal efisiensi lokal. Ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, dan ini memengaruhi banyak pihak. Yang jadi fokus sekarang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pekerja untuk bisa bertahan hidup,” ujarnya.
Dampak ekonomi global ini menjadi pengingat bahwa krisis tenaga kerja di Bali adalah bagian dari masalah yang lebih besar. Pemerintah daerah pun dituntut untuk bergerak cepat mencari solusi, seperti pelatihan keterampilan baru atau program bantuan untuk pekerja yang terdampak.
Langkah ke Depan untuk Pariwisata Bali
Kondisi ini menjadi alarm bagi Bali untuk segera merumuskan strategi pemulihan sektor pariwisata. Dengan inventarisasi yang lebih komprehensif dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Bali dapat menemukan jalan keluar dari krisis tenaga kerja ini. Selain itu, penguatan anggaran untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi juga menjadi kunci.
Bagi pekerja yang terdampak, harapan kini tertuju pada inisiatif pemerintah dan pelaku industri untuk membuka peluang baru. Pariwisata Bali, yang selama ini menjadi kebanggaan, kini berada di persimpangan untuk bangkit lebih kuat di tengah tantangan global.
***
