DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, resmi menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika dunia yang kian kompleks, termasuk kebijakan tarif, eskalasi geopolitik, dan proyeksi perlambatan ekonomi global pada 2025.
Tantangan Ekonomi Global dan Dampaknya
Menurut Sri Mulyani, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang awalnya mencapai 3,3 persen pada 2025 kini diprediksi merosot ke 2,8 persen akibat risiko geopolitik. “Kondisi ini tentu berdampak pada perekonomian nasional, baik dari sisi harga komoditas, ekspor, hingga volatilitas sektor keuangan seperti nilai tukar dan suku bunga,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025), yang disiarkan secara daring.
Untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi nasional, pemerintah meluncurkan lima paket stimulus ekonomi yang akan digulirkan pada Juni-Juli 2025. “Tujuannya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap mendekati 5 persen pada kuartal II 2025, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi,” ungkap Sri Mulyani.
Rincian Anggaran Stimulus Ekonomi
Total anggaran stimulus mencapai Rp 24,44 triliun, dengan komposisi Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN, melibatkan dunia usaha. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong daya beli masyarakat, menekan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran terbuka.
Selain stimulus baru, program existing seperti makan bergizi gratis (MBG), perumahan rakyat, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, serta rekonstruksi sekolah tetap dilanjutkan. “Kombinasi ini diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah bendahara negara tersebut.
Lima Paket Stimulus Ekonomi
Berikut rincian lima kebijakan stimulus ekonomi yang diumumkan:
-
Diskon Tarif Transportasi
Menyambut libur sekolah, pemerintah memberikan diskon menyeluruh untuk semua moda transportasi.-
Kereta Api: Diskon 30 persen dengan anggaran Rp 0,3 triliun, menyasar 2,8 juta penumpang.
-
Pesawat: Pemerintah menanggung PPN 6 persen untuk tiket kelas ekonomi, dengan alokasi Rp 0,43 triliun.
-
Angkutan Laut: Diskon 50 persen untuk 0,5 juta penumpang, anggaran Rp 0,21 triliun.
Total anggaran diskon transportasi mencapai Rp 0,94 triliun, diharapkan mendorong aktivitas ekonomi domestik.
-
-
Diskon Tarif Tol
Pemerintah memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen selama Juni-Juli 2025, menyasar 110 juta pengendara. Kebijakan ini dikoordinasikan Kementerian PUPR dengan badan usaha jalan tol (BUJT) melalui operasi non-PPN. -
Penebalan Bantuan Sosial (Bansos)
Kelompok rentan dan miskin mendapat tambahan bansos sebesar Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan, menyasar 18,3 juta penerima program kartu sembako. Selain itu, bantuan beras 10 kg diberikan gratis selama dua bulan. Total anggaran Rp 11,93 triliun, dikelola oleh Kementerian Sosial, Bapanas, dan Kementerian Pertanian, dengan tetap menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani. -
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
-
Pekerja: BSU sebesar Rp 600 ribu (Rp 300 ribu per bulan, Juni-Juli) diberikan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
-
Guru Honorer: BSU serupa diberikan kepada 565 ribu guru honorer, meliputi 288 ribu di lingkungan Kemendikbud dan 277 ribu di Kemenag.
-
Industri Padat Karya: Perpanjangan diskon 50 persen iuran jaminan kehilangan kerja (JKK) untuk 2,7 juta pekerja di 6 industri.
Total anggaran dari APBN untuk BSU dan guru honorer mencapai Rp 10,72 triliun.
-
-
Diskon Iuran JKK
Pemerintah memberikan potongan 50 persen iuran JKK bagi 17,3 juta pekerja berupah di bawah Rp 3,5 juta, mendukung daya tahan pekerja di tengah tekanan global.
Harapan ke Depan
Dengan stimulus ini, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 dapat mendekati 5 persen, sekaligus menekan kemiskinan dan pengangguran. “Langkah ini adalah wujud komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” tutup Sri Mulyani.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha, sekaligus bukti nyata upaya pemerintah menghadapi tantangan ekonomi 2025.
***
