DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Di tengah dinamika harga pangan yang kerap jadi sorotan, pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah berencana menggelontorkan 250 ribu ton beras murah selama periode Juni hingga Juli 2025. Langkah ini diharapkan mampu meredam fluktuasi harga beras, terutama di daerah-daerah dengan harga yang mulai merangkak naik.
Beras Murah SPHP: Solusi Harga Terjangkau untuk Masyarakat
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP kali ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pada Januari-Februari 2025, pemerintah telah menyalurkan 181 ribu ton beras SPHP. Kini, dengan alokasi tahunan sebesar 1,5 juta ton, distribusi 250 ribu ton untuk dua bulan ke depan menjadi langkah konkret untuk memastikan ketersediaan beras di pasaran.
“SPHP secepatnya dimulai Juni ini,” ujar Arief dalam wawancara pada Minggu, 8 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa beras murah ini akan diprioritaskan untuk daerah dengan harga beras tinggi, sejalan dengan program bantuan pangan beras yang juga tengah digulirkan pemerintah.
Beras SPHP dikenal sebagai beras murah karena dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kilogram untuk beras medium di pasar tradisional maupun ritel modern. Dalam kemasan 5 kilogram, harga beras SPHP di pasaran mencapai Rp62.000, menjadikannya pilihan terjangkau bagi masyarakat. Harga ini juga disesuaikan dengan pembagian tiga zona di Indonesia:
-
Zona 1 (HET Rp12.500/kg): Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
-
Zona 2 (HET Rp13.100/kg): Sumatera (selain Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.
-
Zona 3 (HET Rp13.500/kg): Maluku dan Papua.
Penyesuaian harga berdasarkan zona ini memastikan distribusi beras tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan logistik di masing-masing wilayah.
Upaya Pemerintah Redam Fluktuasi Harga Beras
Program SPHP bukanlah inisiatif baru, tetapi menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Arief menjelaskan bahwa program ini berjalan beriringan dengan bantuan pangan beras, yang juga bertujuan untuk mengendalikan harga di pasaran. Dalam laporannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Arief menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP akan difokuskan pada daerah-daerah yang menunjukkan indikasi kenaikan harga.
“Saya sudah komunikasi dengan Pak Menko Pangan dan Pak Menteri Pertanian. Jika ada daerah dengan harga beras yang mulai naik, SPHP akan segera diterapkan. Ini juga sudah dilaporkan ke Presiden,” ungkap Arief dalam keterangan tertulis pada Jumat, 6 Juni 2025.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan seperti kenaikan harga akibat faktor cuaca, distribusi, atau permintaan musiman. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, pemerintah berharap dapat menekan harga beras agar tetap stabil dan terjangkau.
Dampak Positif untuk Masyarakat dan Pasar
Distribusi beras SPHP tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga lebih murah, tetapi juga memberikan efek stabilisasi pada pasar. Dengan memastikan pasokan beras mencukupi, pemerintah berupaya mencegah spekulasi harga yang kerap terjadi di pasar tradisional. Selain itu, kehadiran beras SPHP di ritel modern memperluas akses masyarakat urban terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.
Bagi masyarakat di daerah dengan harga beras tinggi, seperti Maluku dan Papua, program ini menjadi angin segar. Harga beras yang lebih stabil diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pokok.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski program SPHP telah terbukti efektif dalam beberapa periode sebelumnya, tantangan seperti logistik dan distribusi ke daerah terpencil tetap menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah perlu memastikan bahwa beras SPHP sampai tepat waktu dan tepat sasaran, terutama di wilayah Zona 3 yang memiliki HET lebih tinggi karena faktor geografis.
Selain itu, kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan komunikasi yang sudah terjalin hingga ke tingkat presiden, diharapkan implementasi SPHP dapat berjalan mulus dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kesimpulan
Langkah pemerintah menyalurkan 250 ribu ton beras murah melalui program SPHP pada Juni-Juli 2025 adalah wujud nyata komitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang diprioritaskan ke daerah-daerah kritis, program ini diharapkan mampu menekan fluktuasi harga beras dan mendukung daya beli masyarakat. Keberhasilan SPHP tidak hanya bergantung pada kuantitas beras yang disalurkan, tetapi juga pada ketepatan distribusi dan koordinasi antarinstansi. Semoga, dengan langkah ini, masyarakat Indonesia dapat menikmati akses pangan yang lebih stabil dan terjangkau.
***
