Pernah Kepikiran Jika Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wapres, Apa Saja yang Dia Dapatkan?

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Masa jabatan seorang Wakil Presiden berkaitan erat dengan sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tetap berlaku ketika seorang Wakil Presiden mengakhiri masa jabatannya secara terhormat, termasuk sebelum menyelesaikan masa jabatan penuh.

Nama Gibran Rakabuming Raka menjadi menarik untuk dibahas dalam konteks ini. Bagaimana jika ia mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden setelah menjalani masa jabatan sekitar dua tahun? Hak apa saja yang dapat diterimanya berdasarkan peraturan yang berlaku?

Ketentuan mengenai hak mantan Wakil Presiden tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam aturan tersebut, masa jabatan tidak menjadi faktor yang menentukan besaran pensiun pokok. Pasal 6 menyebutkan bahwa mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Berikut rincian hak keuangan dan fasilitas yang diatur bagi mantan Wakil Presiden.

1. Pensiun Pokok Sebesar 100 Persen dari Gaji Terakhir

Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun setiap bulan. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.

Apabila menggunakan nominal gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, nilai pensiun pokok yang menjadi dasar perhitungan juga mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Penjelasan pasal tersebut juga menegaskan bahwa lamanya masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima mantan Presiden maupun Wakil Presiden.

Dengan demikian, masa jabatan sekitar dua tahun tidak serta-merta mengurangi persentase pensiun pokok sepanjang persyaratan pemberhentian dengan hormat terpenuhi.

2. Tunjangan untuk Istri atau Suami

Selain pensiun pokok, mantan Wakil Presiden juga memperoleh tunjangan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

Dalam skema perhitungan yang digunakan pada informasi tersebut, tunjangan untuk istri atau suami ditetapkan sebesar 10 persen dari pensiun pokok.

Jika pensiun pokoknya mencapai Rp20.160.000, nilai tunjangan pasangan diperkirakan sebesar Rp2.016.000 setiap bulan.

Besaran tersebut mengikuti persentase tunjangan yang menjadi dasar perhitungan, dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan persyaratan penerimaannya.

3. Tunjangan Anak dengan Batas Maksimal Dua Orang

Hak pensiun juga mencakup tunjangan anak berdasarkan ketentuan pensiun yang berlaku.

Dalam perhitungan yang dicantumkan, tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok untuk setiap anak. Dengan dasar pensiun Rp20.160.000, nilai tunjangan tersebut mencapai Rp403.200 per anak setiap bulan.

Pemberian tunjangan dibatasi maksimal untuk dua anak. Persyaratan yang dicantumkan meliputi anak belum bekerja, belum menikah, dan berusia di bawah 25 tahun.

Apabila memenuhi persyaratan tersebut, tunjangan anak dapat menjadi bagian dari hak keuangan keluarga mantan Wakil Presiden.

4. Biaya Perawatan Kesehatan Ditanggung Negara

Fasilitas lain yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 adalah pembiayaan perawatan kesehatan.

Pasal 7 menyebutkan bahwa seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya menjadi tanggungan negara.

Ketentuan ini mencakup kebutuhan pelayanan kesehatan di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya pengaturan tersebut, pembiayaan kesehatan menjadi salah satu fasilitas yang melekat pada kedudukan mantan Wakil Presiden.

5. Biaya Rumah Tangga Berupa Air, Listrik, dan Telepon

Mantan Wakil Presiden juga memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan operasional rumah tangga tertentu.

Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 secara khusus mencantumkan biaya pemakaian air, listrik, dan telepon sebagai bagian dari pembiayaan yang diberikan negara.

Artinya, pengeluaran untuk ketiga kebutuhan rumah tangga tersebut termasuk fasilitas yang telah memiliki dasar hukum bagi mantan Wakil Presiden.

6. Mendapatkan Rumah Kediaman yang Layak

Negara juga mengatur penyediaan rumah kediaman bagi mantan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Penyediaan rumah tersebut merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan setelah seseorang tidak lagi menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyediaan dan standar kelayakan rumah kediaman mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.

7. Kendaraan Dinas Milik Negara Beserta Pengemudi

Selain rumah kediaman, mantan Wakil Presiden juga mendapatkan fasilitas kendaraan.

Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur penyediaan satu unit kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi.

Kendaraan tersebut disediakan untuk mendukung mobilitas mantan Wakil Presiden dalam menjalankan aktivitas setelah tidak lagi menduduki jabatan pemerintahan.

Status kendaraan tetap menjadi milik negara. Dengan demikian, fasilitas ini tidak dapat disamakan dengan pemberian kendaraan pribadi kepada mantan pejabat.

8. Pengamanan Seumur Hidup oleh Paspampres

Fasilitas pengamanan juga menjadi bagian dari hak mantan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara.

Pasal 13 menyebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta istri atau suaminya berhak memperoleh pengamanan dengan fasilitas terbatas.

Jangka waktu perlindungan tersebut dijelaskan dalam Pasal 20. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan seumur hidup sejak masa jabatan berakhir.

Pelaksanaannya melibatkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dengan bentuk pengamanan yang mencakup perlindungan pribadi, pengamanan instalasi, pengamanan kegiatan, dan pengamanan penyelamatan.

Seluruh pendanaan pengamanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PP Nomor 59 Tahun 2013.

***