Denpasar, Balikonten.com – Pandemi Covid-19 telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi lebih dari minus 5 persen.
Khusus bagi daerah dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi sektor jasa, perdagangan, tersier, mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi lebih dari minus 12 persen. Data itu disepakati Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sugawa Korry pada Minggu (7/2) di Denpasar.
Terhadap kondisi itu, dia menyebut berdampak langsung terhadap menurunnya daya beli, dan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
“Dari sisi fiskal daerah yakni APBD provinsi juga terpengaruh, sebab target Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai. Ini juga akan mempengaruhi kemampuan APBD sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, ditijau dari sisi goverment expenditure (pengeluaran pemerintah),” tuturnya.
Telah dipahami bersama, kata dia, komponen PAD dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan yang sah.
Menggunakan APBD Bali sebagai studi kasus, PAD dipengaruhi sebesar 67 persen dari pendapatan Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan pengaruh PKB sebesar 35 persen dan BBNKB sebesar 33 persen.
Maka menurutnya dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan tingkat daya beli masyarakat, secara langsung mempengaruhi realisasi target BBNKB dan berpengaruh hanya mampu merealisasikan 52 persen dari target pendapatan BBNKB. Karena target BBNKB cukup signifikan memengaruhi PAD sebesar 33 persen.
“Itu sebabnya PKB dan BBNKB ini berpengaruh besar terhadap PAD provinsi,” ujarnya. Beberapa waktu yang lalu, dia menyebut ada usulan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dibebaskannya bea masuk untuk import mobil/barang mewah.
Kalau hal ini bisa diwujudkan, menurutnya harga kendaraan bermotor didalam negeri akan bisa diturunkan, dan hal tersebut akan menaikkan realisasi BBNKB di daerah.
“Ini bermuara kepada penguatan fiskal daerah itu sendiri, untuk meningkatkan peran goverment expenditure, terutama dalam konteks mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah,” bebernya. Terhadap usulan tersebut, dia menilai dibutuhkan masukan seluruh komponen sebagai bahan masukan pemerintah didalam mengambil keputusan terbaik. (801)
