Suwirta Dorong Perda Perlindungan Pekerja Rentan, DPRD Bali Bidik BPJS Ketenagakerjaan Masuk Regulasi Khusus

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Bali kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Bali. Kali ini, sorotan diarahkan pada nasib pekerja rentan, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan belum memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara optimal.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mulai mendorong lahirnya regulasi khusus berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Gagasan tersebut mengemuka setelah Komisi IV DPRD Bali menerima pemaparan dari BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Senin (9/11/2026).

Bagi Suwirta, perlindungan pekerja tidak boleh hanya berhenti pada kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebab, risiko yang dihadapi pekerja bukan semata-mata persoalan sakit, tetapi juga kecelakaan kerja hingga kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah.

Ia menilai, selama ini perhatian masyarakat terhadap BPJS Kesehatan cenderung lebih besar dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, keduanya memiliki peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan sosial.

“Kalau BPJS Kesehatan memang sudah diwajibkan karena ada undang-undang yang lebih kuat, yakni Undang-Undang Kesehatan. Tetapi, BPJS Ketenagakerjaan ini juga sangat penting. Kalau orang sakit, bisa terjadi berulang kali, sedangkan kalau meninggal dunia, hanya sekali. Kadang-kadang masyarakat berpikir BPJS Ketenagakerjaan ini seolah-olah tidak sepenting BPJS Kesehatan,” ujar Suwirta.

Menurutnya, persoalan mendasar yang perlu segera dijawab adalah masih terbatasnya cakupan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan. Mereka bukan hanya pekerja formal yang menerima upah tetap, melainkan juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan harian.

Mulai dari buruh, tukang panggul, petani, nelayan hingga berbagai kelompok pekerja sektor informal lainnya. Kelompok ini dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi karena ketika mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan kemampuan bekerja, penghasilan keluarga bisa langsung terganggu.

Suwirta mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, tingkat cakupan yang dibahas berada di angka sekitar 48 persen. Angka ini menjadi perhatian tersendiri bagi Komisi IV DPRD Bali untuk mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kalau kita melihat data tadi, berapa persen, Pak? Sekitar 48 persen. Kemudian kita juga mempunyai tenaga kerja rentan yang bukan penerima upah. Ada buruh, tukang panggul, petani, nelayan dan masih banyak lagi. Untuk melindungi mereka, salah satu instrumen yang harus kita miliki adalah Perda,” tegasnya.

Lebih jauh, Suwirta menyebutkan, regulasi khusus mengenai perlindungan sosial ketenagakerjaan di tingkat provinsi masih relatif terbatas. Ia memperoleh informasi bahwa baru dua provinsi yang telah memiliki Perda khusus terkait hal tersebut, yakni Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara di Bali, regulasi yang telah dimiliki masih berupa Perda tentang Ketenagakerjaan yang belum secara spesifik mengatur BPJS Ketenagakerjaan maupun perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Kondisi ini menjadi alasan bagi Komisi IV DPRD Bali untuk mulai mempertimbangkan pembentukan Perda melalui hak inisiatif dewan. Namun, langkah tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD Bali sebelum masuk dalam tahapan pembahasan lebih lanjut.

“Di Provinsi Bali kita baru memiliki Perda tentang Ketenagakerjaan, tetapi belum secara spesifik mengatur BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Setelah menerima pemaparan dari BPJS Ketenagakerjaan, saya akan melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua DPRD. Kemungkinan kita akan mengusulkan Perda inisiatif dewan,” ungkapnya.

Dorongan tersebut sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pekerja yang selama ini berada di luar jangkauan perlindungan formal.

***