Penyampaian PU Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali, Defisit APBD 2026 dan Pinjaman Daerah Jadi Sorotan Utama
Penyampaian PU Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali, Defisit APBD 2026 dan Pinjaman Daerah Jadi Sorotan Utama/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa, S.E., dengan didampingi Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi, dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Sekda Dewa Made Indra.
Dalam rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, empat fraksi menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait struktur fiskal, mulai dari pembengkakan defisit anggaran, lonjakan belanja hibah, hingga kepastian alokasi pinjaman daerah dan penyerapan realisasi belanja daerah.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, I Nyoman Budiutama, menekankan agar Perubahan APBD 2026 difokuskan pada mitigasi risiko fluktuasi pariwisata, efisiensi belanja publik, penuntasan infrastruktur prioritas, serta transparansi pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah. Seluruh program diimbau tetap berlandaskan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Sorotan atas defisit anggaran disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar melalui Pandangan Umum yang dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih. Kenaikan Pendapatan Daerah sebesar Rp122 miliar tidak sebanding dengan pembengkakan Belanja Daerah sebesar Rp263 miliar, sehingga memicu defisit hingga Rp842 miliar lebih (12,65%). Selain mengkritisi kenaikan Belanja Hibah menjadi Rp1,27 triliun, Golkar mempertanyakan kejelasan sumber SiLPA 2025 senilai Rp712 miliar, penanganan sengketa pembangunan lift di Pantai Kelingking, serta mendorong pemerataan anggaran ke wilayah Bali Utara, Timur, dan Barat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI melalui Pandangan Umum yang dibacakan Gede Harja Astawa mempertanyakan transparansi pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang realisasinya belum mencapai target. Gerindra-PSI juga menyoroti konsistensi skema pinjaman daerah sebesar Rp873,19 miliar yang terus dicantumkan setiap tahun, serta meminta perbaikan pengawasan tata ruang daerah agar tidak tebang pilih.
Fraksi Demokrat-Nasdem yang diwakili I Gede Ghumi Asvatham menyoroti lambatnya penyerapan anggaran, terutama Belanja Modal yang baru menyentuh 16,11 persen hingga Juli 2026, di tengah kenaikan target Retribusi Daerah. Fraksi Demokrat-Nasdem menduga keterlambatan serapan menjadi taktik pembentukan SiLPA untuk menutupi defisit, serta menyodorkan enam isu strategis regional mulai dari stabilitas harga bahan pokok hingga konektivitas layanan kesehatan.
Menanggapi berbagai masukan dari anggota legislatif, Gubernur Bali Wayan Koster usai persidangan menyampaikan apresiasinya atas seluruh pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Bali. Gubernur menilai masukan tersebut sangat konstruktif, kritis, tajam, dan memiliki arahan yang jelas.
“Seluruh materi pandangan umum fraksi tersebut akan dijadikan acuan dan dorongan bagi kami di eksekutif untuk merespons serta menyesuaikan materi APBD Perubahan 2026 agar selaras dengan harapan para anggota dewan,” tegasnya.
