Fraksi Demokrat-Nasdem Soroti Target PAD dan Lambatnya Serapan Anggaran Perubahan APBD Bali 2026

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Fraksi Partai Demokrat-Nasdem DPRD Provinsi Bali menyampaikan sejumlah catatan kritis dan pertanyaan menohok terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum tersebut dibacakan oleh juru bicara fraksi, I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par., dalam Rapat Paripurna, Senin (14/9/2026).

Fokus utama sorotan tertuju pada optimisme Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah di tengah realisasi anggaran yang masih rendah. Dalam naskah pandangan umumnya, Fraksi Demokrat-Nasdem mempertanyakan kenaikan target PAD sebesar Rp122 miliar lebih atau naik 2,87 persen dari anggaran induk Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp4,3 triliun lebih.

I Gede Ghumi Asvatham menegaskan bahwa pihak legislatif ingin mendengarkan kalkulasi konkret dari Pemprov Bali tanpa memberatkan warga. “Fraksi Demokrat-Nasdem ingin mendapatkan penjelasan Saudara Gubernur terkait dengan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dengan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya saat membacakan pandangan fraksinya.

Ketimpangan antara target dan realisasi makin mencolok pada komponen Retribusi Daerah dan Dana Transfer. Hingga Juli 2026, realisasi Retribusi Daerah baru menyentuh Rp230 miliar lebih atau 37,41 persen dari target awal Rp614 miliar lebih. Namun, dalam Raperda Perubahan APBD 2026, targetnya justru dinaikkan menjadi Rp649 miliar lebih.

“Apakah kecilnya realisasi di atas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan, atau penetapan target yang tinggi? Kenapa targetnya dinaikkan lagi? Mohon penjelasan!” kata Ghumi.

Terkait Dana Transfer Daerah yang baru terealisasi Rp88 miliar lebih atau 21,76 persen dari target Rp407 miliar lebih, sehingga memunculkan pertanyaan apakah ada kendala pencapaian kinerja daerah yang dianggap kurang mendukung program Pemerintah Pusat.

Di sisi pembelanjaan, lonjakan Belanja Operasi dan lambatnya Belanja Modal tak luput dari evaluasi. Belanja Operasi membengkak Rp160 miliar lebih hingga menjadi Rp5,4 triliun lebih. Gubernur Bali diminta memastikan agar pembengkakan ini tidak terkesan memboroskan anggaran serta menggerus porsi pembangunan infrastruktur publik.

Sementara itu, realisasi Belanja Modal hingga akhir Juli 2026 tercatat sangat lambat, yakni baru mencapai Rp129,8 miliar lebih (16,11 persen) dari anggaran Rp806 miliar lebih, meski targetnya malah dinaikkan menjadi Rp841 miliar lebih.

Fraksi Demokrat-Nasdem menduga lambatnya penyerapan ini merupakan bagian dari taktik penutupan defisit. “Fraksi Demokrat-Nasdem memprediksi bahwa akan ada program kegiatan yang dibiayai dari Belanja Modal yang tidak tuntas atau tidak dilaksanakan dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya. Hal ini tergambar sebagai strategi untuk mendapatkan sumber Dana SILPA, di samping dana kelebihan realisasi PAD di atas target dan Dana Sisa Tender, untuk menutupi defisit anggaran,” tuturnya.

Selain masalah struktur fiskal APBD, fraksi Demokrat-Nasdem menyodorkan enam isu strategis regional yang membutuhkan penanganan lintas sektor dari Gubernur Bali, diantaranya; Pengendalian Harga Bahan Pokok, Antisipasi Kejahatan Siber Internasional, Cegah Tangkal Kebakaran Hutan, Pengawasan Pengolahan Sampah Modern, Penguatan Sarpras RSU dan Kemitraan Daerah, dan Konektivitas Layanan Kesehatan Inter-Kabupaten.

***