IMAS Kritik Aturan Lapas Soal Akses untuk Pengacara
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Persoalan akses advokat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kembali menjadi sorotan. DPC PERADI-SAI Denpasar memprotes praktik yang dinilai masih menempatkan advokat seperti pengunjung umum ketika menjalankan tugas profesionalitasnya.
Ketua DPC PERADI-SAI Denpasar, I Made “Ariel” Suardana, S.H., M.H. (IMAS), menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan prosedur keluar-masuk Lapas, tetapi menyentuh persoalan yang lebih mendasar: kesetaraan di hadapan hukum dan kepastian bagi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan.
Sorotan itu disampaikan IMAS seusai audiensi bersama jajaran pengurus DPC PERADI-SAI Denpasar dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Rabu (16/9/2026).
IMAS secara terbuka mempersoalkan perlakuan terhadap advokat ketika memasuki Lapas. Menurut dia, advokat yang datang untuk menjalankan tugas hukum terhadap kliennya semestinya tidak diperlakukan dengan pola yang sama seperti masyarakat yang datang sebagai pengunjung.
“Ketika advokat hadir, itu disamakan dengan pengunjung. Ini kita sedang melakukan upaya keberatan, upaya protes, sekaligus meminta perbaikan pada sistem. Sistemnya tidak benar ini,” tegas IMAS.
Menurut IMAS, advokat merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum. Karena itu, akses advokat terhadap klien dan kebutuhan profesional lainnya tidak semestinya dibatasi tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia mempertanyakan dasar pembatasan yang diberlakukan terhadap advokat di Lapas. IMAS juga membandingkannya dengan aparat penegak hukum lain yang dalam menjalankan tugas memiliki mekanisme dan akses tertentu.
Bagi IMAS, persoalannya bukan meminta perlakuan istimewa. Yang diperjuangkan adalah agar profesi advokat ditempatkan sesuai kedudukannya dalam sistem peradilan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan menilai setiap pembatasan terhadap pelaksanaan tugas advokat harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Menurutnya, aturan internal tidak semestinya digunakan sebagai dasar untuk membatasi hak profesi apabila tidak memiliki pijakan hukum yang memadai.
IMAS bahkan menyebut persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama. Harapan adanya perubahan setelah pergantian kepemimpinan dan kementerian, kata dia, belum sepenuhnya terwujud.
Karena itu, DPC PERADI-SAI Denpasar memilih mengambil langkah lebih tegas dengan menyampaikan keberatan sekaligus mendorong pembenahan sistem.
“Polisi, jaksa yang mengaku harus dengan persetujuannya dia, tapi dia juga tidak punya dasar hukum. Artinya dia mau sedang menggunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, kita lawan kekuasaan itu dengan menggunakan pola-pola hukum yang benar,” ujar IMAS.
Ia meminta Kementerian Hukum memberikan kepastian melalui kebijakan yang jelas dan berlaku secara konsisten di Lapas. Menurutnya, petugas Lapas juga membutuhkan pedoman yang tegas sehingga tidak terjadi perbedaan perlakuan berdasarkan penafsiran atau kewenangan masing-masing.
IMAS menegaskan, perjuangan tersebut tidak berhenti pada audiensi. DPC PERADI-SAI Denpasar mendorong agar persoalan akses advokat segera dikonkretkan melalui pembenahan kebijakan.
“Ini akan kita konkretkan dalam waktu secepat mungkin dan tiada akan jeda,” katanya.
Menurut IMAS, akses advokat di Lapas pada akhirnya berkaitan langsung dengan akses keadilan bagi warga binaan. Jika advokat mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi pembelaan, maka persoalan tersebut dinilai berpotensi berdampak pada pemenuhan hak hukum masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum.
***
