Pemprov Bali Biayai Panti Asuhan Lewat APBD dan Bangun Database Anak Terlantar
Pemprov Bali Biayai Panti Asuhan Lewat APBD dan Bangun Database Anak Terlantar/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menanggung penuh kebutuhan hidup anak terlantar di panti asuhan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov Bali juga akan mempercepat pendataan berbasis desa dan desa adat untuk mengentaskan persoalan kependudukan anak terlantar.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri acara Penyerahan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar di Gedung Nari Graha, Denpasar, Jumat (18/9/2026).
Gubernur Koster menilai penanganan anak terlantar di panti asuhan selama ini terlalu dibebankan pada sumbangan pihak ketiga atau swadaya yayasan. Menurutnya, negara harus hadir secara penuh dalam mencukupi kebutuhan harian hingga masa depan anak-anak tersebut.
“Jangan lagi yayasan atau panti yang sudah berbuat mulia mengatasi ini dibebankan lagi mencari uang ke sana-kemari. Hitung berapa kebutuhan dalam satu tahun, kita kolaborasi dengan kabupaten/kota. Ini tanggung jawab negara, harus dialokasikan melalui APBD penuh,” tegas Wayan Koster.
Di Bali, saat ini tercatat ada 86 panti asuhan yang menampung lebih dari 2.600 anak. Melalui rakor mendatang, Koster menjamin seluruh kebutuhan dasar mulai dari makan, minum, pakaian, kesehatan, hingga pendidikan anak-anak panti asuhan terpenuhi secara layak.
Selain dukungan anggaran, Pemprov Bali bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMA), Dinas Sosial, serta pemerintah kabupaten/kota akan melakukan pendataan menyeluruh berbasis desa dan desa adat. Langkah ini diambil untuk mengejar sekitar 300 ribu anak di Bali yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Lakukan percepatan pendataan berbasis desa dan desa adat supaya terjangkau semua, jangan sampai ada yang tercecer lagi. Setelah itu kita buatkan database-nya supaya ada sistem,” tambah Koster.
***
