DPP HIPPI Minta Pemda Bali Buat Kebijakan Pro-Pengusaha Lokal dan Batasi Impor
DPP HIPPI Minta Pemda Bali Buat Kebijakan Pro-Pengusaha Lokal dan Batasi Impor/ balikonten
MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Erik Hidayat, mendorong pemerintah daerah di Bali untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pengusaha lokal.
Langkah ini dinilai mendesak guna mencegah pelaku usaha daerah dan UMKM makin terpinggirkan di tengah gempuran produk impor.
Hal tersebut ditegaskan Erik Hidayat saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD HIPPI Bali yang dirangkaikan dengan HUT ke-3 DPD HIPPI Bali di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Sabtu (19/9/2026).
“Temanya bagus, ekonomi hijau, dan kita support selalu. Tapi kita juga gak bisa pungkiri Bali selain pusat pariwisata, pengusaha lokal yang terpinggirkan itu udah gak bisa kita pungkiri. Jadi saya berpesan ke teman-teman di Bali bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal,” ujar Erik.
Erik menyoroti kerasnya persaingan yang dihadapi UMKM akibat masuknya produk impor, baik bahan mentah maupun barang jadi, yang merambah pasar langsung hingga platform e-commerce.
Menurutnya, ruang gerak pengusaha dalam negeri makin tergerus jika tidak ada pembatasan dan regulasi pendukung. Guna menjawab tantangan tersebut, DPP HIPPI terus berfokus pada pelatihan sumber daya manusia (SDM) UMKM di berbagai daerah.
Erik menilai Bali memiliki modal besar untuk memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal, seperti sektor pertanian dan produk daerah, tanpa hanya bergantung pada pariwisata.
Adapun hasil evaluasi dan perumusan program kerja dari Rakerda II Bali ini nantinya akan dibawa ke tingkat nasional pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPPI, 12 Oktober 2026 mendatang.
***
