UMKM Bali Terpinggirkan Impor dan E-Commerce Asing, HIPPI Desak Kebijakan Pemda

MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Derasnya persaingan dengan produk asing serta serbuan barang impor yang masuk hingga ke platform perdagangan elektronik (e-commerce) kian mempersempit ruang gerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Kondisi ini dinilai membuat keberadaan pengusaha lokal di daerah tujuan wisata utama seperti Bali semakin terpinggirkan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Erik Hidayat, menegaskan bahwa fenomena terpinggirkannya pengusaha lokal di tengah kejayaan pariwisata Bali merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak dan memberikan ruang perlindungan bagi pelaku usaha daerah.

“Kita tidak bisa pungkiri, Bali selain pusat pariwisata, pengusaha lokalnya terpinggirkan. Jadi saya berpesan ke teman-teman di Bali bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal,” kata Erik Hidayat saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD HIPPI Bali sekaligus peringatan HUT ke-3 DPD HIPPI Bali di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Erik, komitmen keberpihakan tersebut menjadi kunci utama apabila Bali ingin mewujudkan ambisinya sebagai pusat ekonomi hijau. Bali dinilai memiliki potensi besar berbasis sumber daya lokal—mulai dari sektor pertanian, lahan yang luas, hingga keberadaan sumur produksi—yang dapat dimaksimalkan jika didukung oleh regulasi daerah yang tepat.

“Kalau itu (kebijakan yang berpihak) bisa terjadi, ekonomi hijau ini pasti akan didapat. Kita punya banyak selain pantai, kita juga punya tanah yang luas dan sumur. Ini bisa kita matching-kan dengan apa yang diperlukan,” ujarnya.

Dalam Rakerda yang mengusung tema “Menguatkan Komitmen Mewujudkan Bali sebagai Pusat Ekonomi Hijau” tersebut, Erik membeberkan bahwa tekanan terhadap pengusaha lokal kian berat karena keterbatasan akses pasar. Selain kalah bersaing dengan produk maupun bahan mentah impor direct, pasar digital saat ini juga didominasi oleh platform milik asing.

“Yang paling miris adalah akses daripada pasar itu juga semakin kecil. Selain barang-barang impor masuk secara langsung, mereka juga masuk melalui e-commerce. Tokopedia sudah bukan punya kita, Shopee juga jelas bukan punya kita. Kita sekarang harus punya jaringan sendiri dan kita minta pemerintah membatasi porsi impor,” tegas Erik.

Guna mendorong pengusaha lokal naik kelas di tengah keterbatasan tersebut, DPP HIPPI terus melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya melatih Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM di berbagai daerah, serta memperkuat jaringan usaha dan pemasaran independen agar produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas.

***