Tergerus E-Commerce Asing dan Barang Impor, HIPPI Minta Pemda Bali Proteksi UMKM Lokal
DPP HIPPI Minta Pemda Bali Buat Kebijakan Pro-Pengusaha Lokal dan Batasi Impor/ balikonten
MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Derasnya arus produk impor dan dominasi platform perdagangan elektronik (e-commerce) milik asing dinilai kian mempersempit ruang gerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali.
Fenomena terpinggirkannya pengusaha lokal di tengah gemerlap pariwisata Pulau Dewata kini menjadi realitas yang mendesak untuk ditangani.
Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Erik Hidayat, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menghadirkan kebijakan konkret yang memberikan perlindungan serta keberpihakan nyata bagi pelaku usaha daerah.
“Kita tidak bisa pungkiri, Bali selain pusat pariwisata, pengusaha lokalnya terpinggirkan. Jadi saya berpesan ke teman-teman di Bali bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal,” kata Erik Hidayat saat membuka Rakerda II DPD HIPPI Bali di Kuta, Badung, Sabtu (19/9/2026).
Erik menyoroti makin sempitnya akses pasar bagi UMKM akibat masuknya barang jadi maupun bahan mentah impor secara langsung maupun via pasar digital. Bahkan, sebagian besar platform e-commerce raksasa saat ini telah didominasi kepemilikan asing.
“Yang paling miris adalah akses pasar itu semakin kecil. Selain barang impor masuk secara langsung, mereka juga masuk melalui e-commerce. Tokopedia sudah bukan punya kita, Shopee juga jelas bukan punya kita. Kita sekarang minta pemerintah membatasi porsi impor,” tegasnya.
***
