Bahas Kendala Hibah dan Percepatan TDP Pura, Ketua DPRD Badung Terima Audiensi Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI
Bahas Kendala Hibah dan Percepatan TDP Pura, Ketua DPRD Badung Terima Audiensi Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI/ balikonten
MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menerima kunjungan kerja dan audiensi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Hindu Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., bertempat di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Badung, Kamis (15/10/2026).
Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada percepatan penerbitan Tanda Daftar Pura (TDP) serta penataan administrasi keagamaan. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD Badung mengingat pentingnya legalitas administrasi pura dalam penyaluran program bantuan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa kepemilikan TDP memiliki peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan sarana ibadah umat di Badung.
“TDP menjadi syarat mutlak bagi pura untuk dapat mengakses bantuan hibah dari pemerintah daerah. Namun di lapangan, masih banyak pura di Badung yang belum memiliki kepemilikan TDP sehingga penyaluran bantuan sosial maupun hibah menjadi terhambat,” ujar I Gusti Anom Gumanti.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Prof. I Nengah Duija, menjelaskan kendala teknis yang dihadapi selama ini. Ia memaparkan bahwa proses pendaftaran pura sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga memicu penumpukan permohonan yang jumlahnya mencapai hampir 20.000 berkas.
Saat ini, Ditjen Bimas Hindu terus berupaya mempercepat penyelesaian seluruh permohonan agar krama pengempon pura bisa segera memperoleh tanda daftar resmi.
“Pada prinsipnya kita sama-sama ingin mempermudah dan mencoba mempercepat akses para pengempon pura yang mendaftarkan puranya untuk mendapatkan tanda daftar. Pentingnya pendaftaran ini bukan hanya untuk mendapatkan bantuan,” ungkap Prof. Nengah Duija.
Melalui pertemuan dan koordinasi erat ini, DPRD Kabupaten Badung berharap sinergi bersama Kemenag RI dapat mengurai hambatan administrasi di lapangan, sehingga masyarakat pengempon pura di Badung mendapatkan kemudahan akses informasi, pelayanan keagamaan, serta kepastian pencairan bantuan hibah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
***
