Jelang Sidang Paripurna DPR RI Besok, Parta Tegaskan Pengajuan HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Demi Kepastian Hukum
Baleg DPR RI Harmonisasi RUU Ketenagakerjaan: Nyoman Parta Soroti Ketimpangan Upah Minimum Pekerja di Bali/ balikonten
JAKARTA, BALIKONTEN.COM – Menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung esok hari, Kamis (12/11/2026), Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, kembali menegaskan urgensi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah konstitusional ini diambil guna mengakhiri polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus bergulir di ruang publik.
I Nyoman Parta menilai bahwa situasi polemik ijazah yang terus memenuhi ruang publik dari hari ke hari telah menguras energi bangsa secara tidak produktif. Hal tersebut dinilai merugikan kepentingan pembangunan nasional serta proses pendidikan politik bagi masyarakat.
“Situasi polemik ijazah ini sangat gaduh. Ruang publik dipenuhi dari hari ke hari oleh urusan ijazah, dan energi bangsa terkuras oleh urusan ijazah. Hal ini tidak produktif buat pembangunan dan pendidikan politik,” ujar I Nyoman Parta dalam keterangannya di Jakarta.
Sebagai wakil rakyat, Nyoman Parta menegaskan bahwa penggunaan HMP merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota dan lembaga Dewan untuk merespons persoalan strategis negara.
“HMP adalah salah satu hal yang memang dimiliki oleh anggota dan lembaga Dewan. Saya menggunakan hak konstitusional saya sebagai Anggota DPR untuk menyikapi persoalan ini,” tegasnya.
Pengajuan HMP ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat dari dua lembaga peradilan tinggi negara.
Sikap atas Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK): MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah yang bersangkutan. Karena batas waktu gugatan hasil pemilu telah terlampaui, MK menyatakan hal tersebut bukan lagi menjadi kewenangannya dan menyerahkan tindak lanjut kepada lembaga yang berwenang, yakni DPR.
Putusan Mahkamah Agung (MA): MA secara resmi menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Menyoroti implikasi yuridis dari keputusan tersebut, Nyoman Parta mempertegas arti dari frasa hukum batal demi hukum (null and void atau van rechtswege nietig).
“Frase batal demi hukum artinya suatu perbuatan hukum, perjanjian, atau dokumen dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak awal,” pungkasnya.
Usulan resmi Hak Menyatakan Pendapat ini rencananya akan dibawa dalam Sidang Paripurna DPR RI besok untuk diproses sesuai mekanisme Tata Tertib DPR RI.
***
