Terdepan dalam Digitalisasi Daerah, Bank BPD Bali Raih BPD Terbaik II Championships P2DD 2025
Terdepan dalam Digitalisasi Daerah, Bank BPD Bali Raih BPD Terbaik II Championships P2DD 2025/ balikonten
DENPASAR, BALIKOTEN.COM – Bank BPD Bali menegaskan posisinya sebagai pionir dalam digitalisasi belanja pemerintah daerah dan layanan publik melalui prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Championships Percepatan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025, Bank BPD Bali meraih penghargaan sebagai Bank Pembangunan Terbaik II P2DD.
Pencapaian luar biasa ini dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Selain Bank BPD Bali, Kabupaten Buleleng juga meraih penghargaan dalam acara yang sama yaitu sebagai Terbaik I Pelaksana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Berbasis SKPD, Program Unggulan Terbaik Kategori Sistem Layanan Informasi Pemerintah Daerah.
Capaian ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Bank BPD Bali dalam mendukung perkuatan tata keuangan digital. Salah satu faktor penting di balik pencapaian ini adalah Penerapan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), melalui implementasi KKI dan Qris Tap. Langkah ini meningkatkan transparansi, efisiensi, akurasi pencatatan, serta meminimalkan potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hadir dalam acara tersebut sekaligus selaku narasumber Direktur Operasional Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa S.Kom.,MM, menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi di daerah, khususnya Bali, tidak terlepas dari sinergi kuat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Sinergi ini memungkinkan digitalisasi belanja pemerintah menjadi lebih akuntabel, meningkatkan efektivitas penggunaan Uang Persediaan (UP), dan memperluas layanan publik menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan efisien, sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.
Bank BPD Bali mencatat bahwa Bali merupakan salah satu Pemda dengan tingkat adopsi KKI terbaik, di mana seluruh tingkat pemerintahan—baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang sudah melakukan transaksi KKI.
Sebagai bank issuer KKI, Bank BPD Bali telah memfasilitasi KKI Online Payment yang terhubung dengan marketplace lokal seperti Bali Mall dan platform pengadaan nasional E-Katalog LKPP yang digunakan oleh K/L dan Pemda. Fitur KKI Online Payment bank BPD Bali memungkinkan transaksi menggunakan Virtual Card Tokenisasi dan dapat dimonitor secara realtime oleh Pemegang KKI (PPTK), PA/SKPD, dan BUD melalui kanal Internet Banking Bisnis (IBB) BPD Bali.
Dalam ranah digitalisasi layanan publik, Bank BPD Bali merupakan first mover dalam implementasi QRIS TAP. Implementasi QRIS TAP telah berhasil diujicobakan pada sistem transportasi daerah seperti Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata, yang menjadi contoh keberhasilan digitalisasi transportasi daerah.
Potensi QRIS TAP sangat besar untuk peningkatan layanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya di sektor transportasi tetapi juga di sektor lain seperti parkir, retribusi, dan wisata. QRIS TAP memungkinkan transaksi dengan mekanisme Tanpa Pindai (TAP), serta memiliki fitur Tap-In Tap-Out dan Offline Authentication.
Ida Bagus Gede Setia Yasa menjelaskan bahwa untuk memastikan pemerataan implementasi dan perluasan pemanfaatan layanan digital ini, Bank BPD Bali dan Pemda menerapkan tiga pilar strategi utama yaitu Kolaborasi Terstruktur untuk Pemerataan KKI di Seluruh SKPD mencakup pola kolaborasi yang efektif melibatkan komitmen pimpinan daerah, pendampingan intensif kepada SKPD, penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras, serta monitoring rutin bersama.
Penguatan ekosistem KKI Online Payment di mana optimalisasi layanan ini membutuhkan dukungan Pemda dalam tiga aspek: keselarasan merchant rekanan, integrasi marketplace lokal dengan sistem bank dan penetapan jenis belanja prioritas yang wajib menggunakan KKI untuk meningkatkan akuntabilitas.
Perluasan Implementasi QRIS TAP untuk layanan publik di mana dukungan Pemda yang krusial termasuk penyediaan infrastruktur, kebijakan adopsi yang jelas, pemetaan layanan prioritas, dan kampanye edukasi.
“Lesson learned bagi Pemda lain yang ingin mempercepat implementasi KKI adalah bahwa keberhasilan memerlukan komitmen yang kuat di tingkat daerah, standar operasional yang jelas, integrasi sistem yang rapi, dan pendampingan berkelanjutan hingga level operasional SKPD,” tutupnya.
***
