Begini Dampak SUPERSEMAR untuk Indonesia, Sejarah dan Pejelasannya
Supersemar/ Wikimediacommons/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan Supersemar menjadi titik balik penting dalam perjalanan politik Indonesia. Dokumen ini menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat. Namun, hingga kini, keberadaan naskah asli Supersemar masih menjadi misteri dan terus mengundang perdebatan.
Latar Belakang Supersemar
Supersemar lahir di tengah gejolak politik yang memanas pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1 Oktober 1965. Kala itu, ketegangan antara kelompok pro dan anti-komunis semakin memuncak setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang pembunuhan tujuh jenderal TNI.
[irp]
Situasi semakin tak terkendali dengan munculnya berbagai organisasi anti-komunis seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan beberapa kelompok lainnya yang tergabung dalam Front Pancasila. Mereka menuntut tindakan tegas terhadap PKI serta perbaikan kondisi ekonomi yang memburuk di bawah pemerintahan Soekarno.
Pada 12 Januari 1966, demonstrasi besar-besaran berlangsung di Gedung DPR-GR, di mana massa menyuarakan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat):
- Pembubaran PKI.
- Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S.
- Penurunan harga untuk mengatasi inflasi yang kala itu melonjak lebih dari 600%.
Aksi massa kembali memanas pada 11 Maret 1966, dengan demonstrasi di depan Istana Negara yang didukung oleh militer. Kondisi ini membuat Soekarno akhirnya mengeluarkan Supersemar.
[irp]
Tujuan Supersemar
Supersemar bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia saat itu. Melihat situasi yang semakin genting, Letnan Jenderal Soeharto mengutus tiga jenderal untuk menemui Soekarno guna mencari solusi terbaik. Ketiga jenderal tersebut adalah:
- Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya)
- Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar)
- Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi)
Hasil dari pertemuan itu adalah diterbitkannya Supersemar, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengendalikan situasi keamanan nasional.
[irp]
Kontroversi Supersemar
Meskipun menjadi dokumen penting dalam sejarah Indonesia, Supersemar menyisakan banyak tanda tanya karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Hal ini memicu berbagai spekulasi terkait isi dan keabsahan dokumen tersebut. Sebagian sejarawan meyakini bahwa isi Supersemar memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto, sementara yang lain berpendapat bahwa surat tersebut hanya bersifat mandat sementara.
Dampak Supersemar
Supersemar menjadi pintu masuk bagi berakhirnya pemerintahan Orde Lama dan dimulainya era Orde Baru. Beberapa dampak signifikan dari keluarnya Supersemar antara lain:
- Pembubaran PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya.
- Penangkapan tokoh-tokoh politik yang dianggap terlibat dalam G30S.
- Peralihan kekuasaan secara de facto dari Soekarno kepada Soeharto, yang kemudian dikukuhkan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. IX/1966.
[irp]
Supersemar tetap menjadi salah satu peristiwa politik paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Meskipun masih menyisakan banyak misteri, dampaknya terasa hingga kini dalam perkembangan politik dan demokrasi di Tanah Air.
***
