Diskusi Publik BI dan DPR RI Libatkan UMKM Lokal Bali, ARW Dorong Kebiasaan Transaksi Digital
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Tiga narasumber hadir dalam diskusi publik yang digelar Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan DPR RI pada Jumat 7 Juli 223 di Hotel Vasini, Denpasar.
Mereka adalah Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari dan Dosen dan Intrepreneur muda Gede Crisnha Wijaya.
Materi ketiganya merujuk tema “Transaksi Digital Dalam Sistem Pembayaran dan Perannya Mendorong Iklusi Keuangan di Indonesia”.
Diah Utari dalam pemaparannya menyebut, pertumbuhan perekonomian di Bali kian membai setelah melepas status pandemi.
Pada Quartal 1 tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,04 persen, inflasi terkendali terhitung dari bulan Juni 3 persen, menurun jauh 2022 6 persen berkat sinergi seluruh pihak.
“Pertumbuhan ekonomi Bali ini didorong digitalisasi, yang merupakan keniscayaan, mau tidak mau semua akan terkait dengan digitalisasi termasuk UMKM,” ungkapnya.
Digitalisasi menurutnya memberi dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, sesuai transformasi perekonomian yang didalamnya terdapat elemen, seperti sektor industri kreatif dan digital. Ini ada hub positif antara produktivitas pekerja dan digitalisasi.
Negara maju, kata dia, produksinya edeaien karena didukung digitalisasi. “Cina tinggi karena dampak digitalisasi ya tinggi. Indonesia masih bisa mengejar jika kita meningkatkan serapan digitalisasi. 5 persen serapan digitalisasi adopsi pembayaran,” ungkapnya.
Terkait keuangan inklusif, Diah menyebut hal itu memperluas akses yang berkualitas dan berkesinambungan, yang nantinya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Misalnya transaksi, kredit, menabung, investasi dan asuransi.
Ada tiga aspek penting, yakni akses yang artinya produk layanan keuangan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas, produk layanan keuangan memenuhi kebuyutan masyarakat, penggunaan yakni satu layanan keuangan bisa digunakan secara berkelanjutan.
Sementara I Gusti Agung Rai Wirajaya atau dikenal dengan sebutan ARW menegaskan, kinerja dan inovasi perbankan secara umum semakin baik. Inovasi yang paling berdampak menurutnya adalah digitalisasi.
“Pandemi membuat inovasi keluar. Biasanya Juli sampai September banyak perusahaan jatuh tempo, ketika bulan ini nilai tukar rupiah kita melemah. Mempelajari hal ini BI membuat model baru agar tidak terjadi penumpukan transaksi dan kekurangan mata uang dolar Amerika. Maka dibuatkan sistem digitalisasi,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Hal ini memberi peluang bagi UMKM yang menyasar transaksi antar negara, karena telah dilindungi oleh undang-undang. Dalam sistem pembayaran ini bank negara Indonesia punya UU pasal 23 bahwa negara punya mata uang. Maka 7 tahun 2011 UU mata uang yang menjadi sistem pembayaran dalam negeri.
“Tidak boleh terjadi transaksi di dalam negeri di luar rupiah, maka di seluruh transaksi ekspor impor pembelian renumerasi pegawai dihitung dengan rupiah,” sebutnya.
Hal ini dimantapkan oleh BI mengenalkan Qris sehingga bisa digunakan seluruh transaksi e-money, satu barcoode cukup.
Sementara Crisnha Wijaya menyebut UMKM sendiri sangat terbantu dengan adanya inklusi keuangan. Sejalan dengan potensi itu, inklusi keuangan harus didukung literasi keuangan yaitu pemahaman dan pengetahuan UMKM mengakses mengambil keputusan mengambil keputusan jasa keuangan.
“Jangan sampai pinjol efeknya negatif karena mudah cepat, jadi terjebak. Kasusnya semua kena dampak. Merugikan diri sendiri dan sekitar,” ungkapnya.
Kegiatan ini disambut baik oleh UMKM yang menjadi peserta. Mereka salir ada wakil rakyat yang bekerja dengan nyata dan memberi manfaat bagi UMKM. (red)
