DPRD Badung Kawal KUA-PPAS Perubahan 2026, Soroti Komitmen Infrastruktur dan Prinsip Kehati-hatian Anggaran

MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mendukung penuh pengalokasian anggaran dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, khususnya yang menyentuh pembenahan infrastruktur publik.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang menaikkan porsi anggaran infrastruktur, sembari mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan cermat.

“Di bidang infrastruktur, dari KUA-PPAS APBD Induk sebelumnya angka untuk infrastruktur kan 55 persen. Nah, di perubahan ini justru meningkat menjadi hampir 60 persen, tepatnya 59,80 persen. Ini artinya komitmen Bapak Bupati untuk melengkapi fasilitas terutama yang berhubungan dengan pariwisata yaitu infrastruktur jalan, tentu kita hormati, kita hargai, dan kita dukung,” tegas Anom Gumanti.

Kendati mendukung penuh, Anom Gumanti menyoroti keberadaan pinjaman daerah dan menekankan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian.

“Di samping itu, kami tetap memberikan saran kepada Bapak Bupati agar di dalam pengelolaan keuangan daerah ini betul-betul memperhatikan prinsip kehati-hatian. Karena Badung ini kan juga punya pinjaman, jadi kita harus hitung kemampuan daerah dan kemampuan bayar hutangnya. Tapi Astungkara, kalau melihat data dari Bapenda, setiap triwulan pendapatan asli daerah kita di sektor pariwisata terutama Pajak Hotel dan Restoran (PHR) cenderung meningkat. Mudah-mudahan kondisi stabil ini bisa terpelihara terus,” pungkasnya.

Dukungan dan catatan dari dewan tersebut disampaikan menanggapi penjelasan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Kabupaten Badung, Kamis (13/8/2026). Agenda utama rapat tersebut fokus pada penyampaian penjelasan Bupati Badung terkait Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Langkah evaluasi dan penyesuaian APBD pada sisa tahun anggaran ini dilakukan menyusul diundangkannya Perubahan RKPD Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dipicu oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, dinamika ekonomi dan keuangan daerah, hingga pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SILPA) tahun sebelumnya untuk tahun berjalan.

Dalam paparannya di hadapan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Badung, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA-PPAS 2026 dirancang naik 2,48 persen atau sebesar Rp256,69 miliar. Dari angka awal APBD Induk sebesar Rp10,33 triliun, nilainya meningkat menjadi Rp10,59 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,91 persen menjadi Rp9,80 triliun dari sebelumnya Rp9,53 triliun. Sementara itu, sektor Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp781,65 miliar (turun 2,61 persen), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dirancang sebesar Rp3 miliar.

Kenaikan target pendapatan berdampak langsung pada anggaran Belanja Daerah yang melonjak 15,30 persen atau bertambah Rp1,76 triliun, naik dari Rp11,52 triliun pada APBD Induk menjadi Rp13,29 triliun dalam rancangan perubahan. Porsi belanja daerah ini diprioritaskan untuk pembenahan infrastruktur dan pengembangan jaringan jalan baru demi memperkuat daya saing pariwisata Badung.

“Belanja kita yang awalnya dipasang Rp11 triliun lebih, sekarang menjadi Rp13 triliun lebih. Ada peningkatan yang cukup signifikan sekitar Rp1,7 triliun. Sebagian besar belanja ini dimasukkan untuk infrastruktur guna membangun jaringan jalan baru di Badung. Komposisi belanja infrastruktur kita mencapai 59,80 persen, dan belanja modal Rp4 triliun sekian. Ini luar biasa, mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita mencapai angka itu,” ujar Adi Arnawa.

Ia menegaskan, fasilitas pendukung pariwisata harus terus diperbaiki mengingat persaingan destinasi wisata yang semakin ketat.

“Kondisi ini tentu akan tetap kita jaga untuk meningkatkan daya dukung pariwisata agar memiliki daya saing. Di tengah-tengah persaingan, kita lihat bersama bahwa kompetitor kita cukup banyak dan mereka sedang berbenah. Mau tidak mau kita juga harus melakukan sesuatu agar tidak ditinggal oleh wisatawan, karena sampai hari ini Badung masih sangat tergantung dari sektor pariwisata,” tambahnya.

Secara rinci, alokasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp6,36 triliun (47,86%), Belanja Modal sebesar Rp4,98 triliun (37,54%), Belanja Transfer sebesar Rp1,86 triliun (14%), serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp79,10 miliar (0,60%). Selain itu, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan ditetapkan memenuhi kewajiban konstitusional sebesar 20,19 persen dari total belanja.

Dari sisi Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dirancang berasal dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun dan Pembiayaan Utang/Pinjaman Daerah sebesar Rp2,08 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dimanfaatkan untuk penyertaan modal pada PT BPD Bali sebesar Rp300 miliar dan pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp279,09 miliar.

Seluruh alokasi belanja perubahan KUA-PPAS 2026 diprioritaskan untuk membiayai tujuh program utama daerah. Selain pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan air minum, program prioritas meliputi perkokohan kerukunan dan seni budaya Bali, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru/UMKM, integrasi pertanian dengan pariwisata, tata kelola pemerintahan digital, hingga pengelolaan sampah dan destinasi wisata.

***