Jakarta, Balikonten.com – Pemerintah telah memetakan permasalahan yang dihadapi dalam menggenjot produktifitas garam rakyat. Pertama, yaitu masih rendahnya kualitas garam rakyat. Kedua, masih rendahnya produksi garam nasional.
Itu disampaikan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas membahas mengenai “Percepatan Penyerapan Garam Rakyat” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (5/10).
“Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya, tapi enggak pernah dicarikan jalan keluarnya. Kemudian, data per 22 September data yang saya terima, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” kata Presiden.
Mengenai produksi yang masih rendah, dia menyebutkan sering kali solusi yang dipakai yaitu impor garam dan masalah tersebut telah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian. Sebagai contoh, kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun, sedangkan produksi garam nasional baru mencapai 2 juta ton.
“Akibatnya, alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi, yaitu 2,9 juta ton. Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran pada _supply chain_ mulai hulu sampai hilir,” imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta agar jajarannya memerhatikan ketersediaan lahan produksi dan meminta agar integrasi dan ekstensifikasi lahan garam rakyat di 10 provinsi dipercepat. Selain itu, Presiden juga mendorong upaya agar produktivitas dan kualitas garam rakyat meningkat.
“Artinya, penggunaan inovasi teknologi produksi terutama _washing plant_ atau pabrik cuci, harus betul-betul kita kerjakan sehingga pascaproduksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpanan,” ungkapnya.
“Sekali lagi, persiapan pengembangan hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan kemudian mengembangkan industri turunannya,” tandasnya. (801)
