Isu Kepala Daerah Dipilih DPRD Menguat, Golkar di Bali Akui Paling Siap
Isu Kepala Daerah Dipilih DPRD Menguat, Golkar di Bali Akui Paling Siap/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Wacana pengembalian skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menguat dalam dinamika politik nasional.
Menanggapi proyeksi perubahan regulasi tersebut, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menegaskan kesiapan penuh seluruh infrastruktur partainya untuk menghadapi segala bentuk skema kontestasi.
Kesiapan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), dalam arahan strategisnya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Golkar Bali di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Sabtu (3/10/2026).
Demer membeberkan bahwa usulan Pilkada melalui DPRD sebenarnya merupakan aspirasi resmi yang telah lama dirumuskan Partai Golkar sejak Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Meskipun undang-undang pemilu belum resmi disahkan, Golkar Bali bergerak cepat memproyeksikan berbagai kemungkinan agar seluruh jajaran partai tidak terkejut di tengah jalan.
“Ada kemungkinan besar juga Pilkada lewat DPRD. Kalau Golkar sih memang mengusulkan dari awal waktu Rapimnas, pemilihan Pilkada lewat DPRD karena pertimbangannya banyak sekali. Walaupun ini tidak populer, tapi menurut Golkar itu yang terbaik untuk rakyat, maka itulah yang kita suarakan,” tegas Demer di hadapan ratusan pengurus dan kader Golkar se-Bali.
Menurut politikus senior asal Buleleng tersebut, efisiensi anggaran negara, penekanan biaya politik yang sangat tinggi (high-cost politics), serta pencegahan konflik sosial di tingkat akar rumput menjadi alasan utama mengapa mekanisme pemilihan lewat DPRD dinilai lebih ideal bagi masyarakat.
Guna memastikan kesiapan penuh apabila regulasi tersebut resmi ketok palu, Demer menginstruksikan seluruh jajaran DPD Kabupaten/Kota se-Bali untuk segera memperkuat empat pilar pemenangan. Langkah ini dimulai dengan menyiapkan kader atau calon legislatif yang memiliki kepopuleran serta daya pikat elektabilitas tinggi.
Selain itu, Golkar Bali mengkonsolidasikan jaringan basis data dan struktur organisasi partai hingga menembus tingkat dusun atau banjar.
Di sisi lain, partai mengintegrasikan kerja-kerja politik melalui sistem digital untuk memperkuat tahap perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), gerakan lapangan (action), hingga pengawasan (controlling).
Seluruh elemen tersebut ditopang oleh pengelolaan dan penyiapan daya dukung logistik mandiri sejak awal guna menghadapi sengitnya pertarungan Pemilu 2029.
Melalui penguasaan kursi fraksi yang kuat di parlemen daerah hasil penguatan empat pilar tersebut, Partai Golkar Bali meyakini berada pada posisi tawar yang paling siap dan dominan—baik jika Pilkada tetap digelar secara langsung maupun apabila nantinya resmi dikembalikan melalui DPRD.
***
