JAKARTA, BALIKONTEN.COM – Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali kembali mencatat prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik III kategori persentase pertumbuhan, pencapaian target, dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 2022-2024.
Penghargaan ini diterima pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024). Acara yang mengusung tema “Akselerasi Layanan AHU dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” ini diselenggarakan dari 8 hingga 11 Desember 2024.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Supratman Andi Agtas, membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) atas dedikasi dalam memberikan pelayanan berbasis elektronik yang semakin mempermudah masyarakat.
“Mari kita terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan hukum yang adil, transparan, dan mudah diakses. Evaluasi berkelanjutan terhadap layanan juga penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal,” ujar Supratman. Ia menambahkan, pencapaian ini menjadi dasar yang kuat bagi Kemenkumham untuk merumuskan strategi pelayanan tahun 2025 yang efektif dan sejalan dengan visi Presiden RI, Prabowo Subianto, melalui program Asta Cita.
Sementara itu, Direktur Jenderal AHU, Widodo, menjelaskan sejumlah pencapaian strategis Ditjen AHU sepanjang tahun 2024, antara lain Penyelesaian lebih dari 13 juta permohonan layanan, termasuk layanan fidusia, perdata umum, dan kenotariatan, Pemutakhiran data fidusia dan sinkronisasi data notaris, yang mendukung efisiensi pelayanan, Realisasi PNBP yang melampaui Rp 1 triliun, mencerminkan pengelolaan sumber daya yang optimal.
Selain itu, Ditjen AHU juga memperkuat peran Indonesia di tingkat internasional dengan menyerahkan presidensi Asian Legal Consultative Organization (ALCO) ke Thailand, serta memprioritaskan perlindungan bagi WNI yang tidak berdokumen di luar negeri.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran di Kanwil Kemenkumham Bali.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami akan terus berinovasi dan berbenah agar realisasi PNBP di Bali semakin optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif,” ujar Pramella.
Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan prestasi ini sebagai motivasi dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Penghargaan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional serta memastikan pelayanan hukum yang semakin responsif dan efisien bagi masyarakat. ***
