Pemerintah Luncurkan Portal Perlinsos untuk Cegah Penyelewengan Bansos
Pemerintah Luncurkan Portal Perlinsos untuk Cegah Penyelewengan Bansos/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah peluncuran Portal Perlinsos, sebuah platform digital terpadu yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam distribusi bansos.
Inisiatif ini menjadi bagian dari agenda transformasi digital pemerintahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rapat bersama pimpinan kementerian dan lembaga pada awal Juli 2025.
Dalam keterangannya, Luhut menegaskan bahwa Portal Perlinsos akan menjadi proyek percontohan dalam digitalisasi layanan publik, khususnya untuk program perlindungan sosial. “Presiden menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital agar layanan publik, termasuk bansos, bisa lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (5/7/2025). Portal ini akan memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, serta Sistem Pertukaran Data Perlindungan Sosial (SPLP) sebagai platform pertukaran data.
Fokus Awal: PKH dan BPNT
Pada tahap awal, Portal Perlinsos akan difokuskan pada dua program bansos utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Platform ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses proses pendaftaran, verifikasi, hingga pengelolaan bansos secara mandiri melalui sistem digital yang aman dan mudah digunakan. “Dengan portal ini, kami ingin memastikan bansos sampai ke tangan yang berhak tanpa hambatan,” tambah Luhut.
Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai lokasi percontohan nasional untuk proyek ini, berkat kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah setempat dalam mendorong inovasi pelayanan publik. Keberhasilan di Banyuwangi diharapkan menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia.
Bansos Beras untuk 18,27 Juta Keluarga
Selain pengembangan portal digital, pemerintah juga melanjutkan program bansos beras untuk mendukung daya beli masyarakat. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengumumkan bahwa bansos beras seberat 10 kg akan disalurkan kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 provinsi. Penugasan ini tertuang dalam surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025, yang dikeluarkan oleh Bapanas kepada Perum Bulog.
“Program ini adalah wujud komitmen Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat. Beras yang disalurkan merupakan beras berkualitas baik yang dikelola dengan cermat oleh Bulog,” ungkap Arief pada Sabtu (5/7/2025). Penyaluran bansos beras untuk periode Juni dan Juli 2025 akan dilakukan sekaligus dalam satu kali distribusi (one-shot), dengan total alokasi dua bulan.
Arief menjelaskan bahwa proses penyaluran memerlukan waktu karena penugasan baru dapat dilakukan setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan masuk ke anggaran Bapanas. “Langkah ini juga merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tata kelola yang baik,” tambahnya.
Data Penerima dan Ketentuan Teknis
Data penerima bansos beras bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mengantisipasi kebutuhan penggantian penerima, pemerintah telah menyiapkan data cadangan sebanyak 4 juta PBP. Ketentuan teknis penyaluran diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025, yang mencakup petunjuk teknis, jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP), serta waktu pelaksanaan distribusi.
Program bansos beras ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan kombinasi digitalisasi melalui Portal Perlinsos dan penyaluran bansos yang terorganisir, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, transparan, dan efisien.
***
