Jakarta, Balikonten.com – Jajaran pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali yang dipimpin Ketua Nyoman Kenak bertemu Dirjen Bimas Hindu, Prof. Dr. Drs. Nengah Duija, M.Si, di Gedung Kementerian Agama RI pada Jumat 7 Oktober 2022.
Saat itu Kenak didampingi oleh sekretaris PHDI Provinsi Bali Putu Wirata Dwikora dan Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga Putu Wira Dana.
Sebelumnya Dirjen Bimas Hindu telah berkunjung ke Kantor PHDI Provinsi Bali di Denpasar belum lama ini.
Dalam pertemuan itu keduanya membahas terkait pelayanan kepada umat Hindu di seluruh Nusantara. Khususnya dalam hal pembinaan umat hingga pelosok negeri, dan program digitalisasi yang dilakukan dalam membina umat.
“Kami menyampaikan sejumlah aspirasi khususnya dari Bali terkait dengan pengayoman umat dan pembinaan keluarga Sukinah. Secara garis besar kami ingin menyampaikan komitmen dukungan kepada pemerintah dalam rangka menyukseskan program-program pembinaan umat di Bali,” ungkap Nyoman Kenak usai audiensi.
Kenak mengatakan, program pembinaan umat yang di konsep oleh Kementerian Agama konsen kepada digitalisasi. Untuk itu dalam menjalankan program tersebut konten-konten edukasi akan dieksekusi oleh PHDI di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, menyesuaikan kondisi dan kearifan lokal.
Secara spesifik Kenak menyampaikan sejumlah isu strategis di Bali. Mulai dari pembinaan umat dari sektor pendidikan, yaitu penguatan kurikulum agama Hindu, hingga pengangkatan guru agama untuk sekolah-sekolah di Bali. Dalam menjalankan program tersebut PHDI Provinsi Bali juga berharap ada dukungan anggaran dari Kementerian Agama RI.
“Kami telah berdiskusi secara kelembagaan dan dari hati ke hati agar pemerintah dalam hal ini kementerian agama melalui Dirjen Bimas Hindu memberi perhatian dalam penguatan pembinaan di Provinsi Bali,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu juga dibahas terkait polemik sampradaya di Bali. Kepada Dirjen Bimas Hindu, Kenak menyampaikan pihak telah mengambil langkah-langkah persuasif sehingga mengurangi potensi konflik yang lebih besar.
“Kepada umat di Bali tetap berlangsung secara baik, kami rutin melayani Sudi Widani, Diksa Pariksa hingga memberi masukan terhadap konflik-konflik terkait agama dan pura. Kami berusaha melayani umat semaksimal mungkin,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu Nyoman Kenak juga menyampaikan bahwa PHDI pengurus PHDI Provinsi Bali telah bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan sepakat membangun citra Bali yang lebih baik berbasis kearifan lokal dan Dresta Bali.
“Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah baik pemerintah Provinsi Bali hingga pemerintah pusat. Di balik sendiri pemerintah telah memiliki program dengan visi dan konsep viloka Bali yang bernafaskan kearifan lokal dan Dresta Bali. Namun kami tidak bisa berjalan sendiri, kolaborasi penta helix tentu harus dijalankan meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan media,” terangnya.
Sementara Dirjen Bimas Hindu Dirjen Bimas Hindu, Prof. Dr. Drs. Nengah Duija, M.Si berpesan agar PHDI bersinergi dengan lintas lembaga dan masyarakat untuk membangun citra Bali yang lebih baik dan membangun sumber daya manusia Hindu yang semakin berkualitas.
Dirjen menambahkan, umat Hindu harus mempu memperkuat kualitas Kehinduan berbasis kearifan lokal dimana Hindu itu tumbuh dan berkembang, dasar-dasar nilai lokal harus dijaga agar tidak tergerus oleh budaya luar yang mendegradasi nilai-nilai kepribadian yang telah mengakar di seluruh nusantara.
Dirjen juga menekankan kolaborasi untuk menjaga kerukunan Hindu Nusantara harus terus diperkuat.
“Dirjen Bimas Hindu, PHDI Bali, Majelis Desa Adat dan Pemerintah Provinsi Bali harus bersinergi dalam membangun Bali yang lebih baik. Jadi agar dapat menekan potensi-potensi konflik, dan tetap fokus terhadap program kerja dalam membina umat,” ungkapnya.
Dirinya berkomitmen untuk memfasilitasi kepentingan umat di seluruh Nusantara. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana menyebarkan sejumlah buku-buku keagamaan sebagai bacaan bagi umat Hindu terutama di Bali.
Menuntaskan pertemuan tersebut Dirjen Bimas Hindu menyerahkan Kitab Bhagawadgita dan Sarasamusccaya kepada pengurus PHDI. (red)