Jangkau Pelosok, PT Pos Ditugaskan Salurkan BLT Kesra 2025 untuk 18 Juta KPM, Sekaligus Serahkan Bantuan UMKM
PT Pos Ditugaskan Salurkan BLT Kesra 2025/ balikonten
BALIKONTEN.COM, BADUNG – Pemerintah menugaskan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 kepada sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran ini difokuskan bagi para penerima yang berada di daerah pelosok dan tidak memiliki rekening bank, sekaligus menjadi bagian dari upaya “Memperkuat Konektivitas Pos Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.”
Penegasan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Mutia Hafid saat mengunjungi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pos Indonesia Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, pada 2 November 2025.
Kunjungan tersebut, menurut Mutia, tidak hanya untuk memastikan kesiapan PT Pos sebagai “kaki tangan” pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial hingga ke titik-titik terpencil, tetapi juga menjadi momen penyerahan bantuan untuk UMKM.
“Kantor Pos LPU ini adalah simbolisasi, mewakili keseluruhan Kantor Pos LPU di berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Mutia Hafid dalam sambutannya, merujuk pada KCP Posind Blahkiuh sebagai bagian dari Layanan Pos Universal (LPU).
Ia menjelaskan bahwa pemilihan lokasi LPU Blahkiuh, yang diakuinya cukup jauh, bukan tanpa alasan. “Inilah namanya LPU… yang memang berada di daerah-daerah yang jauh… yang justru kita harapkan bisa menjangkau masyarakat hingga ke titik pelosok, termasuk daerah 3T,” katanya.
Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM melalui infrastruktur Pos. Program BLT Kesra ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025 yang diumumkan pemerintah pada 17 Oktober 2025. Secara total, program ini akan menyasar 35 juta KPM, atau setara dengan 140 juta jiwa, yang penyalurannya dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos.
Mekanisme Penyaluran
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, memaparkan rincian teknis data penerima. Menurutnya, total data penerima mencapai 35.046.000 KPM. “Dari jumlah tersebut, 16 juta KPM sudah merupakan penerima bansos reguler (PKH dan Sembako) dan telah memiliki rekening Himbara,” jelas Haris.
Sementara itu, sisanya, sekitar 17 juta KPM, awalnya teridentifikasi belum memiliki rekening. Setelah melalui proses pemutakhiran dan koordinasi data dengan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Himbara, didapati angka final yang akan ditangani oleh PT Pos.
Data 17 juta itu dirinci, 7,5 juta KPM dipastikan tidak memiliki rekening sama sekali. Sementara 11,5 juta data lainnya dikonfirmasi ulang ke Himbara karena diduga pernah menerima bansos sebelumnya.
“Dari hasil konfirmasi (11,5 juta data), fix bahwa yang rekeningnya aktif hanya 900-an ribu,” ungkap Haris.
“Sehingga bisa dipastikan bahwa penerima bansos BLT Kesra lewat Pos lebih kurang 18 juta,” tegasnya.
Tahapan dan Kesiapan
Penyaluran BLT Kesra akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan melalui Himbara bagi 16 juta KPM yang telah memiliki rekening. PT Pos juga dilibatkan di tahap pertama, namun khusus untuk menyalurkan kepada 651.000 KPM di wilayah 3T.
Adapun 18 juta KPM sisanya akan menerima bantuan melalui PT Pos pada tahap kedua. Haris menambahkan, untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pihaknya akan membuatkan rekening bagi para penerima manfaat tersebut.
Menkomdigi Mutia Hafid menambahkan, penyaluran tahap pertama telah dimulai sejak 27 Oktober lalu dan sudah diterima oleh lebih dari 600.000 KPM.
Ia pun menekankan pentingnya kelancaran proses di lapangan. Mutia meminta agar sistem pengundangan diatur dengan baik sehingga masyarakat tidak perlu antre panjang mengular.
“Infrastrukturnya siap, SDM-nya siap,” kata Mutia mengkonfirmasi kesiapan PT Pos. “Yang paling utama adalah dari angka itu (18 juta KPM), tidak boleh ada satupun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat,” pungkasnya.
***
