Denpasar, Balikonten.com – Parisada Hindu Dharma (PHDI) Pusat terus melakukan penguatan terhadap implementasi nilai moderasi beragama.
Salah satunya melalui seminar nasional “Penguatan Moderasi Beragama” yang membahas penguatan moderasi, merawat toleransi antar dan internal umat beragama, pada Sabtu 19 November 2022 di Denpasar, Bali.
Kegiatan ini digelar Sabtu 19 November 2022 dan telah berakhir pada Minggu 20 November 2022.
Seminar ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol, Dewa Putu Mantera yang ditandai dengan pemukulan gong.
Kegiatan ini dihadiri Dirjen Bimas Hindu Prof. Dr. Drs I Nengah Duija, M.Si, Ketua Pengurus PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (WBT) bersama jajaran pengurus Sabha Pandita, Sabha Welaka dan Ketua Pengurus Harian seluruh Indonesia, termasuk pengurus PHDI Provinsi Bali.
Kegiatan yang dilakukan secara langsung dan juga online ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam pidato daring, Dirjen Bimas Hindu Nengah Duija menyebut pihaknya sangat konsen melakukan edukasi tentang moderasi beragama.
Hal ini tidak saja digencarkan di Bali, namun di seluruh Nusantara. Literasi Moderasi beragama disebutnya menjadi salah satu program kerja Dirjen Bimas Hindu.
“Dalam kondisi kekinian, banyak hal yang telah hilang di tengah realitas di masyarakat. Ini menjadi tantangan yang besar dalam upaya mensinergikan tata kelola nilai lokal dengan nilai global yang kini sangat sulit untuk dibendung. Karena itu, kunci dari moderasi beragama itu adalah komunikasi,” terang Duija.
Sementara dalam wawancara, WBT berharap seminar ini dapat membangun SDM Hindu yang lebih baik lagi di masa depan, agar dapat berkontribusi merawat toleransi dan menjaga kebhinekaan Indonesia.
Dr. Tri Handoko Seto, S. Si., M.Sc. dalam paparannya menyebutkan bahwa PHDI memiliki peran penting untuk memberi literasi tentang moderasi beragam kepada umat Hindu. Pria yang pernah menjabat Dirjen Bimas Hindu ini menilai PHDI sebaiknya memiliki arsitektur pemetaan kontribusi.
Hal itu penting, untuk memetakan kontribusi pengurus PHDI dari tingkat pusat hingga kabupaten kota.
Sedangkan Ida Pandita Mpu Jaya Reka Daksa Brahmananda dalam paparannya menerangkan, umat tidak terbuai terjadap pujian toleransi yang justru membuat umat kebablasan.
Dia menyinggung sejumlah nama-nama pura yang namanya diberi nama daerah di luar Bali. “Moderasi bukan mencampuradukkan. Perspektif jaman dulu tentu bagus, tapi ini sangat berbahaya,” tuturnya.
Dia menyimpulkan bahwa, Hindu sangat mengakui keberagaman sebagai sebuah keniscayaan. Banyak sekali contoh menunjukkan bagaiamana Hindu sangat moderat dan beragama dan menghargai keberagaman.
“Moderasi terutama dalam indikator toleransi dilaksanakan dalam realita oleh Hindu. Konsep yang sangat diagungkan dal Hindu adalah keseimbangan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Ketua Panitia penyelenggara Seminar, dr. Ir. I Wayan Jondra M.Si mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam moderasi antar umat beragama adalah kesadaran untuk melakukan introspeksi kedalam hati masing-masing umat.
“Sebab hakekatnya dalam membangun hubungan relationship antar umat perlu disadari bahwa sesungguhnya masing-masing umat juga memiliki perspektif dan madzabnya sendiri-sendiri, maka hendaklah dikedepankan persamaan-persamaan dan keselarasan pandangan, dan bukan perbedaan yang timbul mengemuka,” tutur Jondra.
Ketua PHDI Kecamatan Kuta, dr. Drs I Nyoman Sarjana M.Ikom. justru berpendapat bahwa diperlukan upaya untuk membangun komunikasi yang intensif dengan sesama umat. Hal tersebut menjadi suatu yang penting sehingga tidak lagi ada perspektif keyakinan beragama yang lebih mendominasi.
Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Bali, Nyoman Kenak menilai seminar ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang moderasi beragama. (red)
