DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Provinsi Bali tengah bersiap menghadirkan perubahan besar dalam pengelolaan transportasi publik darat. Mulai tahun 2026, seluruh sistem transportasi umum di Pulau Dewata direncanakan akan dikelola oleh badan baru bernama Badan Umum Transportasi Daerah (BUTD).
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Nyoman Sunarya, mengungkapkan bahwa pembentukan BUTD bertujuan untuk memperkuat pengelolaan transportasi umum secara menyeluruh dan profesional di wilayah Bali. Hal ini disampaikannya usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) operasional Trans Metro Dewata (TMD) di Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/4/2025).
“Kami tengah mempersiapkan skenario perubahan pengelolaan. Nantinya, akan dibentuk Badan Umum Transportasi Daerah sebagai lembaga baru yang menangani hal ini,” jelas Sunarya.
Pengelolaan Profesional dan Mandiri
Dengan hadirnya BUTD, pengelolaan serta pembiayaan transportasi publik darat—yang sebelumnya berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Bali—akan dialihkan sepenuhnya. Model pengelolaan ini disebut mirip dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang sudah lebih dulu beroperasi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
Nantinya, BUTD akan memegang kendali atas pengelolaan layanan seperti bus Trans Metro Dewata, termasuk manajemen anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
“Pengelolaannya akan lebih independen dan memungkinkan kerja sama lintas sektor. Karena ini badan usaha, nanti bisa lebih fleksibel menjalin kemitraan,” tambah Sunarya.
Kajian Akademis dan Prioritas Gubernur
Saat ini, proses pembentukan BUTD masih berada dalam tahap diskusi dan kajian akademis yang ditargetkan rampung tahun ini. Keberadaan BUTD juga disebut sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam mendorong peningkatan kualitas transportasi umum di Bali.
Sunarya berharap, melalui badan baru ini, sistem transportasi publik Bali akan lebih tertata, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat maupun wisatawan.
Trans Metro Dewata Kembali Beroperasi
Sementara itu, bus Trans Metro Dewata dijadwalkan kembali beroperasi secara penuh pada 20 April 2025. Selama masa uji coba, layanan ini masih bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
Setelah masa uji coba berakhir, tarif resmi yang diberlakukan adalah Rp 4.400 untuk penumpang umum, dan Rp 2.000 untuk anak-anak di atas tiga tahun, mahasiswa, dan lansia. Skema pembiayaan operasional bus ini akan menggunakan sistem pembagian, yakni 30% dari Pemprov Bali dan 70% dari pemerintah daerah Sarbagita.
***
