Zona Hijau Badung Terancam, DPRD Bali Desak Investor Nakal Ditindak

MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Kabupaten Badung diminta tidak ragu menindak tegas investor yang membangun atau menjalankan kegiatan usaha di kawasan zona hijau tanpa mengindahkan ketentuan tata ruang.

Penegakan aturan dinilai penting untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang semakin mengancam keberlanjutan Bali, Selasa, (15/9/2026).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Wayan Bawa, S.H., menyoroti persoalan investor yang diduga memanfaatkan celah aturan dalam mengembangkan usaha di kawasan yang semestinya dilindungi.

Menurutnya, investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan regulasi maupun kepentingan masyarakat.

Bawa mendorong pemerintah melakukan pengawasan secara serius, termasuk memeriksa kesesuaian antara perizinan, tata ruang, dan kondisi pembangunan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Investor harus taat aturan. Jangan sampai karena investasi, zona hijau kemudian dikorbankan,” tegasnya.

Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pelanggaran administratif, tetapi juga berkaitan dengan masa depan lingkungan, pertanian, serta tata ruang Bali. Jika pembiaran terus terjadi, tekanan terhadap lahan produktif akan semakin besar dan sulit dikendalikan.

Karena itu, Bawa meminta pemerintah tidak hanya bertindak setelah muncul polemik di tengah masyarakat. Pengawasan preventif dan penertiban di lapangan harus diperkuat agar investor maupun pelaku usaha memiliki kepastian bahwa aturan tata ruang benar-benar ditegakkan.

Menurutnya, pembangunan Badung sebagai salah satu pusat ekonomi dan pariwisata Bali tetap harus berjalan dalam koridor tata ruang. Investasi boleh tumbuh, tetapi zona hijau tidak boleh menjadi korban.

“Kalau memang melanggar, tindak tegas. Jangan sampai aturan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi longgar ketika berhadapan dengan pemodal,” ujarnya.

***