Efek Domino Serangan Siber, Ancaman Nyata bagi Stabilitas Ekonomi
Pengamat Ekonomi, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M.,
DENPASAR, BALIKONTEN.COM — Lumpuhnya layanan bank besar akibat serangan siber bukan lagi sekadar persoalan operasional internal korporasi, melainkan ancaman sistemik yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah era digitalisasi yang kian terintegrasi, gangguan masif pada infrastruktur perbankan berpotensi memicu efek domino lintas sektor yang luas.
Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), sekaligus Pengamat Ekonomi Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M., memperingatkan bahwa keterkaitan infrastruktur keuangan yang kompleks membuat risiko serangan dapat menular dengan cepat ke lembaga keuangan lainnya.
“Risikonya cukup besar, terutama apabila bank tersebut memiliki keterkaitan transaksi dan infrastruktur dengan banyak lembaga keuangan,” ujar Prof. Raka.
Ketika sebuah institusi perbankan berskala besar lumpuh akibat serangan siber, dampaknya tidak berakhir pada terhentinya layanan nasabah semata. Gangguan tersebut dapat memicu kepanikan publik, memicu aksi penarikan dana massal (rush), serta mengganggu sistem pembayaran nasional secara keseluruhan.
Prof. Raka menjelaskan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari insiden semacam ini bersifat multidimensional dan berlapis. Kerugian tidak hanya mencakup dana yang dicuri atau biaya pemulihan sistem, tetapi juga merembes pada hilangnya produktivitas ekonomi secara makro.
“Kerugiannya tidak hanya berupa dana yang dicuri, biaya pemulihan sistem, dan kompensasi nasabah, tetapi juga kehilangan produktivitas ekonomi,” tegasnya.
Dampak tidak langsung yang ditimbulkannya pun berpotensi merusak jangka panjang, seperti turunnya kepercayaan investor, meningkatnya persepsi risiko di sektor keuangan, melemahnya reputasi industri, hingga berkurangnya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan perbankan digital.
Untuk menghadapi eskalasi ancaman yang dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan ini, perbankan di Indonesia dituntut untuk memperkuat sistem keamanan berlapis, enkripsi data, autentikasi multifaktor, serta pengujian keamanan berkala.
Di sisi lain, Prof. Raka menekankan perlunya langkah proaktif dari pemerintah bersama otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam memperketat standar keamanan siber serta membangun pusat koordinasi respons insiden yang tanggap terhadap kejahatan lintas negara.
“Pemerintah, OJK, dan BI perlu memperkuat standar keamanan siber, memperketat pengawasan, serta mewajibkan simulasi penanganan serangan secara berkala,” pungkasnya.
***
