Tiga Kebijakan Pungutan Pajak Mulai Berlaku pada Semester II 2026

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Perubahan mekanisme perpajakan kembali mewarnai kebijakan fiskal Indonesia pada semester II 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menjalankan sejumlah aturan yang menyasar aktivitas ekonomi digital, perdagangan melalui marketplace, hingga penyelesaian kewajiban administrasi wajib pajak.

Penerapan ketiga kebijakan tersebut berlangsung dalam rentang waktu berbeda. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai beroperasi pada September 2026. Sebulan kemudian, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace dijadwalkan berjalan. Pada Oktober 2026, pemerintah juga membuka fasilitas pengurangan sanksi administrasi perpajakan.

Rangkaian kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah dalam mengawasi penerimaan pajak. Aktivitas ekonomi berbasis internet mendapat perhatian lebih besar, sementara wajib pajak yang memiliki kewajiban administrasi tertentu memperoleh kesempatan mengajukan pengurangan sanksi.

Berikut rincian tiga kebijakan perpajakan yang mulai diberlakukan pada paruh kedua 2026.

Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri Diperkuat Melalui SPP-TDLN

Aktivitas ekonomi digital lintas negara menjadi salah satu sasaran penguatan administrasi perpajakan pada 2026. Pemerintah mulai mengoperasikan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada 25 September 2026.

Kehadiran sistem ini berkaitan dengan pemungutan PPN atas barang tidak berwujud dan jasa digital yang berasal dari luar negeri, kemudian dimanfaatkan oleh konsumen di Indonesia. Pengaturannya mencakup Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean yang digunakan di dalam daerah pabean.

Mengacu pada materi Frequently Asked Questions (FAQ) mengenai SPP-TDLN, sistem tersebut dirancang untuk menyediakan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Pelaksanaannya melengkapi skema PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berjalan melalui pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Dalam penerapannya, transaksi yang masuk cakupan SPP-TDLN merupakan pembelian barang atau pemanfaatan jasa digital melalui internet maupun media elektronik lainnya dari penyedia yang berada di luar Indonesia.

Ruang lingkupnya cukup dekat dengan kegiatan digital sehari-hari. Pembelian aplikasi dan perangkat lunak, penggunaan layanan cloud, langganan platform streaming, hingga pembayaran layanan kecerdasan buatan (AI) termasuk contoh transaksi yang menjadi perhatian.

Aktivitas lain yang turut masuk dalam cakupan tersebut meliputi pembelian data dan informasi digital, pengisian saldo permainan daring dari penyedia luar negeri, serta berbagai produk digital lain yang digunakan di Indonesia.

Pemanfaatan data transfer dana dalam sistem perpajakan

Pengoperasian SPP-TDLN didukung penggunaan data transaksi digital luar negeri dan informasi transaksi domestik. Salah satu sumber informasi yang menjadi bahan analisis adalah data transfer dana atau remittance.

DJP menggunakan informasi tersebut untuk membantu memetakan transaksi dan mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi menjadi objek pemungutan PPN. Data transfer dana berfungsi sebagai bahan pendukung dalam proses analisis agar pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan informasi transaksi juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi. DJP menyatakan bahwa pengelolaan data dalam SPP-TDLN mengikuti peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Pengelolaannya memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data sesuai ketentuan.

Pada tahap awal operasional, terdapat enam issuer yang ditunjuk untuk mendukung penyelenggaraan sistem tersebut. Keenam pihak tersebut meliputi:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
5. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
6. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

SPP-TDLN mulai beroperasi pada 25 September 2026 setelah melalui proses persiapan dan stabilisasi. Kehadiran sistem ini menjadi bagian dari penguatan administrasi PPN terhadap aktivitas ekonomi digital lintas negara.

Pedagang Marketplace Menghadapi Pemungutan PPh Pasal 22 Mulai Oktober 2026

Perdagangan melalui platform digital juga masuk dalam agenda perluasan pemungutan pajak. Pemerintah menetapkan marketplace sebagai pihak yang bertugas memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Kebijakan tersebut menyasar pedagang yang menjalankan kegiatan usaha melalui platform perdagangan elektronik. Dengan mekanisme ini, marketplace yang telah ditunjuk pemerintah menjalankan fungsi pemungutan pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Empat platform yang disebut dalam kebijakan tersebut adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Rencana pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 sempat mengalami perubahan jadwal. Pada awalnya, pemerintah menetapkan 1 Agustus 2026 sebagai tanggal penerapan. Namun, pelaksanaannya ditunda untuk memberikan waktu penyesuaian kepada pihak-pihak yang terlibat.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kesiapan implementasi, DJP kemudian menetapkan 1 Oktober 2026 sebagai tanggal dimulainya pemungutan melalui marketplace.

Dalam keterangan resminya, Bimo menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan waktu penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Hasil evaluasi dan kesiapan pelaksanaan menjadi dasar penetapan jadwal terbaru tersebut.

Pemerintah juga menyatakan akan mengawal pelaksanaan aturan agar berjalan dengan baik serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi pedagang.

Bagi pelaku usaha yang berjualan secara daring, ketentuan ini perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan administrasi penghasilan dari aktivitas perdagangan elektronik. Pedagang perlu memahami mekanisme pemungutan yang diterapkan platform tempat mereka menjalankan usaha, termasuk ketentuan perpajakan yang melekat pada penghasilannya.

DJP Memberikan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak hingga 100 Persen

Di tengah penerapan perluasan pemungutan pajak, pemerintah juga menyediakan fasilitas pengurangan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.

Kebijakan tersebut diumumkan DJP pada awal Oktober 2026. Melalui fasilitas ini, pengurangan sanksi administrasi dapat mencapai 100 persen, mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.

Landasan hukumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Fasilitas tersebut berlaku secara nasional mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Besaran pengurangan yang diberikan bergantung pada ketentuan serta hasil pemrosesan permohonan oleh DJP.

Gambaran penerapannya dapat dilihat melalui ilustrasi berikut. Seorang wajib pajak memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp100 juta dan dikenai sanksi administrasi Rp25 juta. Apabila permohonannya memenuhi seluruh persyaratan dan memperoleh pengurangan sebesar 100 persen, kewajiban membayar sanksi Rp25 juta tersebut dapat dihapuskan.

Meskipun demikian, pengurangan sanksi tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh wajib pajak. Pihak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tetap harus mengikuti prosedur pengajuan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Proses administrasinya dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan inti atau Coretax. Wajib pajak perlu mengajukan permohonan melalui mekanisme yang tersedia dan memastikan dokumen serta informasi pendukung telah sesuai dengan ketentuan DJP.

Dengan masa berlaku hingga 30 Juni 2027, fasilitas tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan persoalan sanksi administrasi melalui prosedur resmi perpajakan.

***