APINDO Bali Soroti Regulasi Ketenagakerjaan, UMKM, dan Investasi di Tengah Ketidakpastian Global
APINDO Bali Gelar Rakerkonprov dan Seminar 2026 Fokus pada Penguatan Regulasi, Pajak, dan UMKM di Tengah Tantangan Geopolitik/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali menggelar Rapat Kerja Konferensi Provinsi (Rakerkonprov) dan Seminar 2026 di Quest San Hotel, Denpasar, Jumat (17/7/2026). Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan strategi menghadapi tantangan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.
Ketua Umum DPN APINDO, Shinta W. Kamdani, mengatakan Bali berhasil mencatat tingkat pengangguran terbuka terendah di Indonesia. Meski demikian, kondisi geopolitik global tetap memberi tekanan terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.
Karena itu, APINDO mendorong evaluasi regulasi dan perizinan, termasuk sistem ketenagakerjaan dan pengupahan agar tercipta kepastian hukum bagi dunia usaha.
“Kita harus mengurai akar masalah ketenagakerjaan dan sistem pengupahan demi kepastian hukum, sekaligus mendorong UMKM naik kelas lewat pelatihan berkelanjutan dan perluasan akses pasar global,” ujar Shinta W. Kamdani.
Selain itu, APINDO juga menilai penguatan sektor UMKM menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurut Shinta, UMKM yang mendominasi sekitar 97 persen dunia usaha di Indonesia perlu mendapat dukungan melalui pembinaan berkelanjutan, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar internasional.
Forum Rakerkonprov ini juga menjadi ruang diskusi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
***